Bupati Jember Faida : Produk Legislasi Harus Dorong Lincahnya Pembangunan Daerah

Bupati Jember Faida mengharapkan produk legislasi yang dihasilkan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah lebih simpel dan tidak tumpang tindih supay

Bupati Jember Faida : Produk Legislasi Harus Dorong Lincahnya Pembangunan Daerah
SURYA/SRI WAHYUNIK
Bupati Jember, Faida, bersama anak-anak yatim dan piatu di acara santunan bagi anak yatim piatu dan pengajian umum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dusun Pondok Lalang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Minggu (2/12/2018) malam. 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Bupati Jember Faida mengharapkan produk legislasi yang dihasilkan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah lebih simpel dan tidak tumpang tindih supaya pemerintah daerah bisa lebih lincah dalam membangun daerah.

Hal ini ditegaskan Bupati Faida di sela-sela acara Konferensi Hukum Nasional 2018 yang digelar oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universtas Jember (Unej), Kamis (6/12/2018).

"Harapan kami ada simplifikasi produk legislasi bagi pemerintah daerah, dan jangan overlap sehingga pemerintah daerah kurang lincah dalam membangun daerahnya. Saya harap nantinya ada rekomendasi dan evaluasi produk legislasi itu dalam konferensi hukum ini, dan tentunya saya sangat mendukung kegiatan ini," kata Faida kepada TribunJatim.com.

Banyak Ditemukan Izin PIRT Mamin Habis di Kota Blitar

Ia mencontohkan produk legislasi yang perlu disederhanakan antara lain perihal aturan investasi di daerah.

"Termasuk juga bagaimana produk legislasi itu perlu memperhatikan ranah daerah, bagaimana budaya dan adat setempat juga keinginan masyarakat setempat. Jadi memperhatikan budaya lokal berkaitan investasi juga," kata Faida kepada TribunJatim.com.

Faida mengatakan melalui Konferensi Hukum Nasional 2018 itu menghasilkan rekomendasi dan evaluasi hukum tahun 2018 dan adanya proyeksi hukum tahun 2018.

Dia berharap produk hukum dan situasi hukum dan peradilan di Indonesia tahun 2019 berpisah kepada pemerintah yang bersih, anti korupsi, dan mendorong tumbuhnya investasi di daerah.

Sementara itu Direktur Puskapsi Fakultas Hukum Unej Bayu Dwi Anggono mengatakan, rekomendasi dan proyeksi hukum 2019 hasil dari Konferensi Hukum Nasional itu akan disampaikan ke berbagai pihak, antara lain pemerintah dan lembaga peradilan di Indonesia.

Jembatan Suramadu Belum Bisa Entaskan 4 Kabupaten di Madura, 4 Bupati Madura Harus Duduk Bersama

"Dan kami akan mengawalnya supaya ada perbaikan di peradilan Indonesia. Karena evaluasi terhadap kondisi hukum di Indonesia tahun 2018 buram dengan banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh hakim dan aparat pengadilan yang terlihat dari operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, misalnya," kata Bayu.

Di sisi lain, kondisi hukum Indonesia dari sisi produk legislasi juga menurun. Hal ini dilihat dari menurunnya kinerja DPR RI selaku lembaga pembuat produk legislasi bersama eksekutif.

Dalam Konferensi Hukum Nasional 2018 kali ini, bertemakan 'Legislasi dan Kekuasaan Kehakiman. (Sri Wahyunik/TribunJatim.com)

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved