PT Salam Pasific Indonesia Lines Dukung Pengungkapan Kayu Merbau Diduga Ilegal dari Sorong Papua

Perusahaan jasa pelayaran, PT Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) menjadi sorotan terkait problem masuknya kayu hasil illegal logging.

PT Salam Pasific Indonesia Lines Dukung Pengungkapan Kayu Merbau Diduga Ilegal dari Sorong Papua
Istimewa
Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani saat berada di depo SPIL, terkait temuan muatan kayu ilegal. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Perusahaan jasa pelayaran, PT Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) menjadi sorotan terkait problem masuknya kayu hasil illegal logging dari Pelabuhan Sorong, Papua ke depo SPIL di Surabaya.

PT Salam Pacifici Lines (SPIL) memastikan  perusahaan telah menjalankan prosedur dan aturan yang berlaku.

Sebagai perusahaan pelayaran, kapal SPIL tidak memiliki otoritas untuk menentukan keabsahan suatu barang dan hanya bertindak sebagai pembawa muatan.

"Kami sungguh kaget bahwa muatan yang dibawa oleh salah satu kapal kami ternyata dianggap tidak memiliki dokumen yang sah," kata Dominikus Putranda, Corporate Affairs PT SPIL dalam keterangan resmi, Jumat (7/12/2018).

(Peneliti ITS Surabaya Nilai Uji Coba Mobil Hybrid Toyota Tak Sepenuhnya Gunakan Listrik)

(5 Artis Indonesia Masuk Nominasi 100 Wanita Tercantik di Dunia Tahun 2018, Begini Cara Vote Idolamu!)

"Karena sejak barang masuk ke kapal, petugas SPIL telah menjalankan bisnis proses sesuai standar operating prosedur (SOP) yang berlaku bagi setiap kapal SPIL di setiap pelabuhan," tambah Dominikus.

Sebelumnya Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (DirPPH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyita 40 kontainer kayu merbau yang diduga ilegal karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi.

Ada 34 kontainer disita di dalam depo SPIL Jalan Teluk Bayur, Perak Utara. Sementara enam lainnya sudah dikirim ke dua perusahaan yaitu CV MAR di Pasuruan dan CV SUAI di Gresik.

Donny mengatakan, sebelum barang masuk ke kapal, petugas SPIL telah menerima surat-surat yang dianggap lengkap.

Karena surat tersebut mencantumkan otorisasi dari lembaga yang berwenang.

Sebagai pemilik kapal, SPIL tidak dalam posisi untuk menentukan keabsahan dokumen barang-barang yang akan masuk ke kapal.

Menurut Donny saat ini perusahaan sedang melakukan investigasi internal untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai masalah ini.

Halaman
123
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved