Catatan Pelaksanaan Hukum di Indonesia, Hasil dari Konferensi Hukum Nasional di Jember

sebuah rilis untuk media itu dikirimkan oleh penyelenggara Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember

Catatan Pelaksanaan Hukum di Indonesia, Hasil dari Konferensi Hukum Nasional di Jember
sri wahyunik/surya
Jimmy Z Usfunan (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana), Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem), Bayu Dwi Anggono (Direktur Puskapsi Universitas Jember), Oce Madril (Ketua Pukat UGM), Erwin Natosmal Oemar (Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable) dan Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas) 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Narasumber dan peserta Konferensi Hukum Nasional : Refleksi Hukum 2018 dan Proyeksi Hukum 2019 “Legislasi dan Kekuasaan Kehakiman” memberikan sejumlah catatan atas pelaksanaan hukum tahun 2018 di Indonesia.

Catatan yang dirangkum dalam sebuah rilis untuk media itu dikirimkan oleh penyelenggara Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Jumat (7/12/2018).

"Setelah mendengarkan pemaparan dari para narasumber dan masukan peserta konferensi, maka Konferensi Hukum Nasional 2018 memberikan catatan atas pelaksanaan hukum di Indonesia tahun 2018," ujar Direktur Puskapsi Bayu Dwi Anggono kepada TribunJatim.com.

Narasumber yang memberikan pemaparan yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana, Kepala Badan Pembinaaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Riyanto, Direktur Perludem Titi Anggraini, Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, Ketua Pukat UGM Oce Madril, Deputi Direktur ILR Erwin Natosmal Oemar, Pengajar HTN Universitas Udayana Jimmy Z Usfunan.

Bupati Jember Faida juga mengikuti konferensi tersebut hingga selesai. Konferensi Hukum Nasional itu sendiri digelar pada Kamis (6/12/2018).

Catatan atas pelaksanaan hukum di Indonesia tahun 2018 adalah : Pertama, Tahun 2018 masih menunjukkan robohnya benteng keadilan hukum.

Pelaporan Ahmad Basarah ke Kepolisian Jadi Bahasan Konferensi Hukum Nasional di Jember

Beberapa putusan yang bertentangan dengan konstitusi dan jauh dari nilai keadilan, hakim yang terlibat korupsi (suap) dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan rendahnya integritas hakim.

Ada yang salah dalam pola rekrutmen dan pembinaan hakim selama ini. Mahkamah Agung terlihat tidak cukup mampu melakukan tugasnya dengan baik untuk membina dan mengawasi para hakim.

Termasuk ada banyak hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang sudah diproses oleh Komisi Yudisial, tetapi tidak ditanggapi oleh MA.

Berdasarkan data, di tahun 2018 ada 1409 laporan yang masuk ke Komisi Yudisial, kemudian 62 kasus dinyatakan bersalah sebagai bentuk pelanggaran terhadap kode etik profesi hakim oleh KY.

Namun hanya 6 putusan KY yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Hal ini selain menunjukkan lemahnya komitmen MA untuk membenahi kondisi peradilan juga menunjukkan adanya krisis keteladanan kepemimpinan di MA.

Halaman
123
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved