Rekomendasi Konferensi Hukum Nasional di Jember, Hukum Untuk Penguatan Pemberantasan Korupsi

Rekomendasi yang disusun oleh penyelenggara Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember itu dikirimkan ke m

Rekomendasi Konferensi Hukum Nasional di Jember, Hukum Untuk Penguatan Pemberantasan Korupsi
sri wahyunik/surya
Jimmy Z Usfunan (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana), Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem), Bayu Dwi Anggono (Direktur Puskapsi Universitas Jember), Oce Madril (Ketua Pukat UGM), Erwin Natosmal Oemar (Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable) dan Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas) 

 TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Narasumber dan peserta Konferensi Hukum Nasional 2018 : : Refleksi Hukum 2018 dan Proyeksi Hukum 2019 “Legislasi dan Kekuasaan Kehakiman” memberikan rekomendasi selain catatan usai konferensi digelar, Kamis (6/12/2018) malam.

Rekomendasi yang disusun oleh penyelenggara Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember itu dikirimkan ke media, Jumat (7/12/2018).

"Terhadap berbagai catatan kehidupan hukum di tahun 2018 ini maka Konferensi Hukum Nasional 2018 merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan negara hukum di tahun 2019 dan tahun-tahun mendatang," ujar Direktur Puskapsi Bayu Dwi Anggono kepada Surya, Jumat (7/12/2018).

Rekomendasi itu yaitu: Pertama, diperlukan pembenahan yang serius terhadap rekrutmen, pembinaan (sistem mutasi dan promisi) dan pengawasan hakim.

Komisi Yudisial harus diberikan peran yang lebih kuat untuk membantu MA dalam melakukan pembenahan sistem rekrutmen, pembinaan dan pengawasan hakim. RUU Jabatan Hakim mendesak untuk segera disahkan agar reformasi peradilan dapat dilakukan secara komprehensif.

Selain itu dibutuhkan kebesaran hati dari pimpinan pengadilan untuk berani mengundurkan diri apabila terjadi kembali kasus suap di pengadilan.

Catatan Pelaksanaan Hukum di Indonesia, Hasil dari Konferensi Hukum Nasional di Jember

Kedua, mendorong penguatan pemberantasan korupsi dengan mendukung upaya KPK untuk masuk pada wilayah korupsi politik dan mafia peradilan serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap kewenangan KPK melalui berbagai cara termasuk jalan legislasi yaitu berbagai RUU yang bisa melemahkan KPK.

Ketiga, kinerja institusi demokrasi seperti DPR sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepercayaan publik atas demokrasi. Untuk itu DPR harus menjaga kepercayaan publik dengan menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang jabatan dan meningkatkan kinerja nyata salah satunya di bidang legislasi.

Jika DPR tidak segera berbenah maka bukan hanya membuat kredibilitas DPR makin jatuh, tapi juga dapat membuat publik apatis untuk berpartisipasi pada pemilu 2019.

Keempat, agar mengurangi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terhambatnya implementasi kebijakan. Maka perlu aturan hukum yang secara kuat mewajibkan semua rancangan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan dilakukan harmonisasi oleh instansi di luar dari pembentuk.

Pemenang Guangzhou Award 2018 Kota Milan, Surabaya Juara Penghargaan Online Popular City

Kelima, agar budaya sadar dan patuh terhadap konstitusi tumbuh kembang di masyarakat maka diperlukan keteladanan dari berbagai lembaga negara untuk mematuhi dan melaksanakan perintah konstitusi.

Untuk itu harus dihindari tindakan lembaga negara untuk tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi karena hal demikian akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat dan akan melemahkan prinsip negara hukum.

Keenam, negara perlu terus berupaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi termasuk yang dilakukan selama era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Untuk itu Perlu pengusutan serius terhadap korupsi yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan orde baru yang hingga saat ini belum tuntas dilakukan.

Sementara itu Bupati Jember Faida yang mengikuti konferensi itu hingga selesai mendorong adanya simplifikasi aturan yang kemudian diturunkan ke pemerintah daerah. Dia mencontohkan perlunya simplifikasi perihal investasi di daerah.

"Supaya pemerintah daerah itu lebih lincah dalam membangun daerah," tegas Bupati Faida kepada TribunJatim.com . (Sri Wahyunik/TribunJatim.com)

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved