Dinas Lingkungan Hidup Jombang Tutup Pabrik Plastik UD MPS, Ini Penyebabnya

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPRD Jombang, sepakat merekomendasi untuk menghentikan aktivitas UD Mitra Plastik Sejahtera (MPS), di Desa Kesamben.

Dinas Lingkungan Hidup Jombang Tutup Pabrik Plastik UD MPS, Ini Penyebabnya
SURYA/SUTONO
Komisi C DPRD Jombang melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait di DPRD Jombang, Senin (17/12/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPRD Jombang, sepakat merekomendasi untuk menghentikan aktivitas UD Mitra Plastik Sejahtera (MPS), di Dusun Ngembul, Desa/Kecamatan Kesamben, Jombang.

Selain PT MPS itu tidak mengantongi izin, penutupan pabrik juga dipicu adanya protes warga, karena terganggu oleh polusi dari aktivitas PT MPS.

Rekomendasi penutupan pabrik ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDK) atau 'hearing' oleh Komisi C DPRD Jombang dengan perwakilan masyarakat Dusun Ngembul, Desa Kesamben, DLH serta perwakilan PT MPS, Senin (17/12/18).

Jokowi Akan Kunjungi Tambak Beras Jombang, KH Hasib: Secara Kelembagan, Pesantren Tak Beri Dukungan

Ketua Komisi C, Miftahul Huda, menyebut, banyak komplain akibat keluarnya limbah cair UD MPS yang mencemari lingkungan di desa setempat.

Selain menimbulkan bau menyengat yang mengganggu aktivitas warga, limbah produksi pabrik plastik ini juga dibuang secara sembarangan, disaluran irigasi desa setempat.

Akibatnya, selain limbahnya menimbulkan baus menyengat, pihak pabrik dikabarkan telah merusak saluran irigasi dan gorong-gorong karena untuk membuang limbah tersebut.

“Izin limbah cairnya tidak ada. Banyak limbah keluar ke lingkungan masyarakat, banyak komplain. Sebelum ada izin, kami minta pabrik membuat kubangan di dalam untuk pengelolaan limbah. Selama belum ada, kami minta ditutup mulai hari ini,” kata Huda.

Hadapi Natal dan Tahun Baru 2019, Proyek Jalur Ganda di Jombang Dihentikan Sementara

Kecuali rekomendasi penutupan, dalam RDK itu Komisi C juga meminta pihak pabrik mengembalikan ke kondisi semula, untuk gorong-gorong dan saluran irigasi yang sudah diubah maupun digempur untuk membuang limbah cair tersebut.

“Pihak pabrik siap atau tidak, tapi selama belum perbaikan, harus ditutup. Mulai hari ini kami minta dihentikan melaksanakan perbaikan gorong-gorong, produksinya harus setop dulu,” tutur Miftakhul Huda.

Kabid Pengawasan, Pengtendalian dan Penegakan Hukum DLH Jombang, Dwi Ariani menjelaskan, DLH sebenarnya sudah memberikan beberapa opsi agar pabrik tetap bisa beroperasi.

Halaman
12
Penulis: Sutono
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved