BPJS Kesehatan Cabang Madiun Beberkan Aturan Terbaru BPJS Bagi Peserta JKN

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Tarmuji, Rabu (19/12/2018) saat acara konfrensi pers terkait implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Dia menga

BPJS Kesehatan Cabang Madiun Beberkan Aturan Terbaru BPJS Bagi Peserta JKN
Tribun Pontianak/Galih Nofrio Nanda
Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Menjelang akhir tahun 2018, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 melengkapi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga diklaim menyempurnakan aturan sebelumnya.

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Tarmuji, Rabu (19/12/2018) saat acara konfrensi pers terkait implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Dia mengatakan, perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek.

Secara umum, kata Tarmuji, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat. Misalnya, terkait dengan pendaftaran BPJS untuk bayi yang baru lahir.

Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan.

Namun, jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

Ole Gunnar Solskjaer Resmi Ditunjuk Manchester United Jadi Pelatih Sementara Pengganti Jose Mourinho

Pegawai BNI Pindahkan Aset dan Dokumen Pasca Jalan Gubeng Surabaya Ambles

Titi DJ Histeris Lihat Anak Tirinya saat Audisi, Putri Ovy Rif Cerita Putus Kontak dengan Sang Diva

“Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan,” kata Tarmuji usai acara kepada TribunJatim.com.

Oleh karenanya, dia mengimbau para orang tua agar segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, supaya proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis

Kemudian terkait dengan status kepesertaan bagi Perangkat Desa.
Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas.

Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

Halaman
123
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved