Puluhan Warga Geruduk DPRD Jombang, Tuntut Usut Pejabat Penyalahguna Program BPNT

Puluhan orang menamakan diri 'Rakyat Menggugat' berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jombang, Jumat (21/12/2018).

Puluhan Warga Geruduk DPRD Jombang, Tuntut Usut Pejabat Penyalahguna Program BPNT
Surya/Sutono
Demo 'Rakyat Menggugat' memprotes amburadulnya BPNT di Jombang, Jumat (21/12/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Puluhan orang menamakan diri 'Rakyat Menggugat' berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jombang, Jumat (21/12/2018).

Mereka memrotes amburadulnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Jombang. Mulai kasus banyaknya telur busuk yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT sampai dugaan penyalahgunaan wewenang guna menentukan pemasok program BPNT.

Begitu tiba di depan gedung dewan, para aktivis, dipimpin koordinator lapangan Faizuddin (yang duduk di kursi roda), langsung membeber sejumlah poster, berisi kritik. Mereka juga berorasi satu demi satu memrotes amburadulnya program BPNT.

"Kami tahu, pemasok sudah disetop atau diputus kerjasamanya oleh pemerintah kabupaten. Namun seharusnya tidak hanya sampai di situ lalu dianggap peroslana selesai. Harus ada penyelidikan mengapa kesemrawutan ini terjadi," kata Faizudin kepada TribunJatim.com.

Dalam selebaran yang dibagikan kepada pengguna jalan dan masyarakat, para pendemo menyuarakan sedikitnya 10 tuntutan. Antara lain, sesuaikan harga beras dengan mutu beras.

Insiden Jalan Gubeng Surabaya Ambles, Andi Eka Firman: RS Siloam Hanya Calon Penyewa Potensial

Pengendara yang Melintasi Ruas Tol Pandaan-Malang Diimbau Hati-hati dan Tidak Asyik Selfie


Kemudian jangan gunakan jabatan untuk untuk mendominasi /memonopolisebuah program pemerintah. Lalu, cabut surat rekomendasi oleh Sekdakab untuk keberadaan agen penyalur BPNT.

Pendemo juga menunut agar pemkab memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil kesempatan dalam usaha penyaluran BPNT.

Mereka juga menuntut pejabatn yang menyalahgunakan jabatannya dalam program BPNT dicopot.

"Usut tuntas para pejabat yang menyalahgunakan jabatannya dalam program BPNT Kabupaten Jombang," teriak Faizudin kepada TribunJatim.com.

Sebagaimana diketahui, realisasi program BPNT di Kabupaten Jombang sempat diwarnai keamburadulan. Diantaranya ditemukan telur busuk pada paket program BPNT di sejumlah desa di Jombang. Terakhir di Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan.

Akibatnya, pihak pemerintah desa setempat menolak pembagian paket tersebut di Balai desa Morosunggingan, Minggu (25/11/2018). Pihak pemerintah desa mengembalikan paket tersebut ke pemasok PT Pertani, melalui pendamping program.

Akibat dari banyaknya kasus telur busuk ituah, akhirnys Kepala Dinsos M Sholeh memutuskan kerjasama dengan pemasok, PT Pertani, khususnya untuk komoditas telur.

Dalam program BPNT, setiap KPM menerima tujuh kilogram beras dan 20 butir telor. Telor itu dipasok oleh PT Pertani melalui agen-agen BPNT.(sutono/TribunJatim.com)

Penulis: Sutono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved