Pembangunan PLUT KUMKM Kota Pasuruan Belum Rampung

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan sangat menyedihkan.

Pembangunan PLUT KUMKM Kota Pasuruan Belum Rampung
(Surya/Galih Lintartika)
Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan belum rampung 

 TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Nasib proyek pembangunan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan sangat menyedihkan.

Proyek itu tidak bisa dilanjutkan. Bahkan, manajemen perusahaannya pun tak mampu menuntaskan proyek senilai Rp 2,29 miliar itu.

Nasibnya sama mirisnya dengan pemborong pelaksana pekerjaannya. Bos CV Mahadhir, Muh Baqir, pemilik proyek PLUT - KUMKM terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama Wali Kota Setiyono, beberapa waktu lalu.

Hingga deadline batas akhir pekerjaan, pembangunan gedung yang diperuntukkan bagi etalase produk UMKM tidak dapat terselesaikan.

Sejumlah pekerja bahkan sudah mengemasi peralatan kerja dari lokasi proyek dan tidak lagi melanjutkan pekerjaannya.

Gedung setengah jadi yang berada didekat jalur Pantura, Surabaya-Probolinggo dipastikan mangkrak hingga satu tahun mendatang. Karena Pemkot Pasuruan tidak bisa memanfaatkan gedung tersebut untuk kegiatan pelaku UMKM.

“Pelaksana proyek gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Gedung yang mangkrak ini tidak hanya mubadzir, tapi juga menjadi beban bagi pemerintah karena harus melakukan perawatan,” kata Lukman Hakim, anggota Komisi III DPRD Kota Pasuruan kepada TribunJatim.com.

Ditinggal Anang Hermansyah dan Ashanty, Begini Kelakuan Para ART-nya Rumah Sudah Kayak Kapal Pecah

Daftar Lengkap Pemenang DA Asia 4, Selfi Soppeng Anak Tukang Bentor Berhasil Jadi Juara 1!

Menurutnya, gagalnya pembangunan gedung PLUT ini harus segera dilakukan evaluasi menyeluruh.

Hal ini tidak semata menjadi kealpaan rekanan proyek, tetapi juga instansi terkait dan lemahnya fungsi kontrol legislatif.

“Evaluasi harus dilakukan menyeluruh, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Proyek yang gagal lelang juga cukup banyak, sehingga terjadi pengembalian anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 200 miliar,” lanjut Lukim, panggilannya.

Terpisah, Plt Walikota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo menguraikan, sebelum deadline pekerjaan proyek ini tuntas, pihak pelaksana atau pemilik proyek sudah bersurat ke Pemkot bahwa tidak sanggup melanjutkan pembangunan proyek ini.

Hal ini, kata dia, sangat jelas merugikan Pemkot Pasuruan. Ia bahkan tidak mengetahui alasan pasti pelaksana yang mendadak mengirimkan surat pernyataan yang intinya tidak bisa melanjutkan pengerjaan proyek itu.

"Ini akan menjadi catatan kami. Yang jelas pelaksana proyek ini akan masuk dalam catatan hitam kami. Mereka akan kami black list. Nah, untuk ke depannya, akan kami kerjakan di tahun 2019 mendatang. Progres pembangunan sudah mencapai 70 persen lebih," pungkas kepada TribunJatim.com. (lih/TribunJatim.com).

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved