Terdesak Kebutuhan, Penerima Bantuan PKH di Jombang Diduga Gadaikan KKS

Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Kedunglmati, Kecamatan Kesamben, Jombang, ditengarai menggadaikan KKS

Terdesak Kebutuhan, Penerima Bantuan PKH di Jombang Diduga Gadaikan KKS
Tribun Jatim/Sofyan Arif Candra
Buku Tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera dari Kementrian Sosial 

 TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Kedunglmati, Kecamatan Kesamben, Jombang, ditengarai menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)-nya kepada orang lain.

KKS ini sendiri merupakan instrumen vital bagi LPM guna mengambil mengambil uang tunai bantuan PKH, yang biasanya dibagikan setiap tiga bulan sekali.

Salah satu ketua kelompok bantuan sosial Dusun Ingas Kerep, Desa Kedungmlati, Urifah, membenarkan adanya kasus tersebut. Dia mengakui, ada sejumlah KPM yang sengaja menggadaikan KKS nya karena terbentur persoalan ekonomi.

KKS tersebut, kata Urifah, digadaikan kepada oknum yang diduga rentenir dengan bunga cukup tinggi.

"Saya sudah melarang agar KKS tidak digadaikan. Namun tetap ada yang nekat menggadaikan," kata Urifah kepada TribunJatim.com, Jumat (28/12/2018).

KKS tersebut, kata Urifah, digadaikan dengan nilai gadai bervariasi. "Ada yang Rp 300.000 dengan bunga Rp 30.000 per bulan," ungkap Urifah.

Selama Tahun 2018, Polda Jatim Ungkap 5.574 Kasus Narkoba dan Tangkap 6.961 Tersangka

Selfi Soppeng Juara 1 Dangdut Academy Asia 4 atau DA Asia 4, Singkirkan Rara dan Zam Ryzam

Sepanjang Tahun 2018, Sebanyak 195 Nyawa Melayang di Jalan Raya Jombang

Kepala Dinas Sosial Jombang, M Saleh, menyebut fenomena gadai KKS pada PKH ini sudah sering didengarnya. Bahkan, sudah sejak beberapa tahun lalu.

Saleh menyesalkan kejadian ini. Sebab, sesuai pedoman PKH, gadai kartu jaminan sosial dengan alasan apapun tidak diperbolehkan.

Dia memastikan yang digadaikan merupakan KKS untuk bantuan PKH yang merupakan bantuan uang tunai.

"Kami pernah dapat laporan tentang itu, dan tentu sangat menyesalkan. Ini pasti PKH bukan BPNT. PKH ini tujuannya mengentaskan kemiskinan. Bantuan 3 bulan sekali secara tunai ini untuk menunjang pendidikan dan perekonomian KPM," ujar Saleh kepada TribunJatim.com.

Menurut Saleh, kejadian gadai KKS ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab, setiap desa sudah ada petugas pendamping yang bertugas selain melakukan pendampingan juga pengawasan kepada setiap penerima manfaat.

"Ini tanggung jawab pendamping untuk memandirikan, mengedukasi, pendampingan. Ini menyangkut mentalitas dari KPM agar juga punya tanggung jawab," pungkasnya.(sutono/TribunJatim.com).

Penulis: Sutono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved