Penerima Bantuan PKH di Jombang Disebut Gadaikan Kartu Keluarga Sejahtera ke Rentenir

Sejumlah Keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kesamben, Jombang, ditengarai gadaikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)-nya

Penerima Bantuan PKH di Jombang Disebut Gadaikan Kartu Keluarga Sejahtera ke Rentenir
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA
Ilustrasi Kartu Keluarga Sejahtera 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Kedunglmati, Kecamatan Kesamben, Jombang, ditengarai menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)-nya kepada orang lain.

KKS ini sendiri merupakan instrumen vital bagi LPM guna mengambil mengambil uang tunai bantuan PKH, yang biasanya dibagikan setiap tiga bulan sekali.

Salah satu ketua kelompok bantuan sosial Dusun Ingas Kerep, Desa Kedungmlati, Urifah, membenarkan adanya kasus tersebut.

Dia mengakui, ada sejumlah KPM yang sengaja menggadaikan KKS nya karena terbentur persoalan ekonomi.

(Hotel Swiss Belin Akan Investasi di Tuban)

(Juventus vs Sampdoria, Kiper Keturunan Indonesia Bikin Repot Cristiano Ronaldo dan Nyonya Tua)

KKS tersebut, kata Urifah, digadaikan kepada oknum yang diduga rentenir dengan bunga cukup tinggi.

"Saya sudah melarang agar KKS tidak digadaikan. Namun tetap ada yang nekat menggadaikan," kata Urifah, Jumat (28/12/2018).

KKS tersebut, kata Urifah, digadaikan dengan nilai gadai bervariasi.

"Ada yang Rp 300.000 dengan bunga Rp 30.000 per bulan," ungkap Urifah

Kepala Dinas Sosial Jombang, M Saleh, menyebut fenomena gadai KKS pada PKH ini sudah sering didengarnya. Bahkan, sudah sejak beberapa tahun lalu.

Sesuai pedoman PKH, gadai kartu jaminan sosial dengan alasan apapun tidak diperbolehkan.

Dia memastikan yang digadaikan merupakan KKS untuk bantuan PKH yang merupakan bantuan uang tunai.

(Polres Pamekasan Datangi Bengkel dan Toko Suku Cadang, Razia Kanlpot Brong)

(BNNK Tuban Gelar Razia di Tempat Karaoke, 15 Orang Terjaring, Bukan Karena Narkoba)

"Kami pernah dapat laporan tentang itu, dan tentu sangat menyesalkan. Ini pasti PKH bukan BPNT. PKH ini tujuannya mengentaskan kemiskinan. Bantuan 3 bulan sekali secara tunai ini untuk menunjang pendidikan dan perekonomian KPM," ujar Saleh.

Menurut Saleh, kejadian gadai KKS ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab, setiap desa sudah ada petugas pendamping yang bertugas mengawasi setiap penerima manfaat.

"Ini tanggung jawab pendamping untuk memandirikan, mengedukasi, pendampingan. Ini menyangkut mentalitas dari KPM agar juga punya tanggung jawab," pungkasnya.

Reporter: Surya/Sutono

(Simon Mc Menemy Dituding Tak Punya Lisensi Pelatih UEFA Pro untuk Latih Timnas, Ini Kata PSSI)

(Gunung Agung Erupsi Lagi, Masyarakat Diimbau Tak Beraktivitas dalam Radius 4 Km)

Penulis: Sutono
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved