Banyak Rumah Makan di Jombang Tak Bayar Pajak Sesuai Omset

Banyak rumah makan atau restoran di Jombang, Jawa Timur tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Kabupaten setempat.

Banyak Rumah Makan di Jombang Tak Bayar Pajak Sesuai Omset
ISTIMEWA
Menu masakan di Restoran 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Banyak rumah makan atau restoran di Jombang, Jawa Timur tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Kabupaten setempat. Yakni tidak sesuai omset atau volume penjualan.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Jombang, Ilham Hero Koentjoro kepada surya.co.id, Senin (7/1/19).

Menurut Ilham, realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Jombang, tahun 2018 memang memenuhi target, yakni Rp 5 Miliar.

Namun, Ilham mengakui masih banyak rumah makan yang tidak membayarkan pajaknya sesuai dengan omset mereka.

"Padahal, setiap konsumen sudah mereka tarik pajak sesuai aturan," kata Ilham kepada TribunJatim.com.

Hanya saja Ilham tak merinci lebih jauh soal ini. Ilham malah menjelaskan ketentuan pajak restoran adalah 10 persen dari harga barang atau jasa makanan yang harus dibayar konsumen. Yang diwajibkan membayar adalah konsumen, yakni setiap transaksi yang mereka lakukan di rumah makan.

Semua Artis Terlibat Prostitusi Online Diperiksa di Polda Jatim, Ada Model dan Penyanyi Dangdut

Foto Syur yang Beredar Diakui Vanessa Angel Benar Dirinya, Sudah Simpan Nama Artis Diduga Penyebar

Mucikari Prostitusi Terselubung Ada Artis Pernah Diboking Hingga ke Hongkong


Biasanya konsumen langsung dikenakan pajak tersebut pada saat mereka membayar produk mamin yang mereka beli di setiap rumah makan, warung maupun restoran.

"Ini yang harus diketahui masyarakat, yang mereka nikmati itu dikutip pajak. Baik mereka makan di restoran, lesehan, warung dan lainya," tambahnya kepada TribunJatim.com.

Ilham menuturkan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pajak rumah makan ini, Bapenda terus melakukan pembinaan dan pendekatan agar masyarakat tertib untuk membayar pajak.

Berdasarkan evaluasi, penyerapan PAD (pendapatan asli daerah) Bapenda Jombang 2018 mencapai 97 persen. Terdiri dari pendapatan pajak 113 persen dan retribusi 85 persen, kekayaan daerah 105 persen dan PAD sah 92 persen.

Untuk pajak daerah, kata Ilham, dari sekitar sepuluh jenis pajak daerah, rata-rata sudah terealisasi melebihi target. Dari total target Rp 105 miliar, terealisasi hampir Rp 120 miliar.

"Menghitungnya yang belum bayar ini, ada target ada potensi, ternyata lebih. Ini mendekati potensi. Dari sepuluh jenis pajak, pajak penerangan jalan yang paling tinggi capaiannya di tahun ini," terangnya.(sutono/TribunJatim.com).

Penulis: Sutono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved