Kini di Banyuwangi, Menunggak Pajak Dipanggil Kejaksaan

Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, melakukan langkah preventif terhadap kewajiban membayar pajak.

Kini di Banyuwangi, Menunggak Pajak Dipanggil Kejaksaan
Surya/Haorrahman
Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi melayani wajib pajak 

 TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, melakukan langkah preventif terhadap kewajiban membayar pajak. Mereka yang menunggak pembayaran pajak, kini dipanggil Kejari untuk dimintai klarifikasi.

Seperti yang terlihat di kantor Kejari Banyuwangi, Rabu (9/1). Para wajib pajak (WP) yang menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB), serta retribusi hotel dan restoran, dipanggil untuk diminta klarifikasi terkait kewajiban mereka.

"Pemanggilan ini bertujuan, memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan kendala apa yang dialami dalam pembayaran pajak, serta mengetahui alasan mereka mengapa belum membayar. Sekaligus kami menyosialisasikan mengapa harus bayar pajak. Intinya ini merupakan upaya untuk membangun komunikasi lebih dekat untuk membangun kesadaran WP,” kata Sulisyadi, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Banyuwangi kepada Tribunjatim.com.

Sulisyadi mengatakan, ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan Pemkab dan Kejari untuk menertibkan para WP yang menunggak pajak.

Menurutnya, langkah ini merupakan tindakan preventif dengan membuka pertemuan dialogis antara WP dan Kejaksaan. Petugas memberikan kesempatan pada WP untuk menyampaikan kendala yang dihadapinya dalam membayar pajak.

4 Fakta Pasangan Tewas Tanpa Busana di Kamar Hotel Sumatera Utara, Diduga Bunuh Diri terkait Restu

Polisi Banyuwangi Pelopor Bedah Rumah dan Penerangan Jalan Raih Penghargaan dari Lemkapi

Albany Ray Putra Sarah Azhari Sering Pulang ke Rumahnya di Amerika Serikat dalam Kondisi Biru-biru

Dalam pemanggilan tersebut, Kejari juga meminta kesediaan WP untuk membayar pajak sesegera mungkin. Para WP juga diminta untuk memenuhi kewajibannya dengah membuat pernyataan bermaterai dalam jangka waktu tertentu.

“Kami memberikan jangka waktu pembayaran pajak yang tertunggak dalam dua minggu. Kami meminta komitmen mereka untuk melunasi pajak,” ujar Sulisyadi kepada Tribunjatim.com.

Dalam pemanggilan tersebut, sekitar 39 WP mendapatkan surat pemanggilan untuk hadir ke kantor Kejari.

“Dari 39 WP yang dipanggil, terdapat 25 orang yang hadir memenuhi panggilan. Bagi yang belum datang akan kami lakukan pemanggilan ulang,” kata Sulisyadi.

Sulisyadi menjelaskan, sesuai prosedur harus mendahulukan tahap preventif. Dengan pemanggilan ini, dia berharap agar selanjurnya WP bisa menunaikan kewajibannya.

"Maka tidak perlu ada penindakan yang lebih lanjut ke perkara pidana,” harap Sulisyadi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Agus Siswanto mengatakan, langkah preventif dengan menggandeng Kejari dilakukan sebagai upaya lebih tegas bagi WP yang belum taat.

“Ini adalah upaya Pemkab agar WP semakin taat pajak, sehingga realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa maksimal,” katanya.

Agus menerangkan, Bapenda terus melakukan penertiban terhadap WP yang belum memiliki kesadaran membayar pajak. Saat ini fokus Bapenda adalah WP penunggak yang berskala besar seperti perusahaan dan hotel.

“Kami akan terus melakukan pemanggilan terhadap WP lainnya selain 39 WP yang saat ini sudah dipanggil. Kami sudah siapkan daftar nama perusahaannya. Pemkab meminta kesadaran para pengusaha ini untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah lewat pembayaran pajak,” tambah Agus. (haorrahman/TribunJatim.com).

Penulis: Haorrahman
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved