Terkait Pengamanan Bantuan Sosial, Polres Malang Masih Tunggu Instruksi Polda Jatim

Nota kesepahaman antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Polri tentang pengamanan bantuan sosial, resmi disepakati.

Terkait Pengamanan Bantuan Sosial, Polres Malang Masih Tunggu Instruksi Polda Jatim
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Suasana video conference nota kesepahaman antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Polri, di Rupatama Polres Malang, Jumat (11/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Nota kesepahaman antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Polri tentang pengamanan bantuan sosial, resmi disepakati.

Kesepakatan yang dilakukan dengan video conference tersebut, dihadiri oleh Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi bersama jajaran Polres Malang dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Nurhasyim, bertempat di Rupatama Polres Malang, Jumat (11/1/2019).

Wakapolres Malang, Kompol Yhogi Setiawan menjelaskan, pihaknya selaku institusi Polri diberi amanat, untuk memberikan pengamanan terkait penyaluran bantuan sosial, di wilayah hukum Polres Malang pada tahun 2019 ini.

Hadirkan Durian dari Berbagai Daerah, Festival Mendem Duren di Kota Malang Diserbu Pengunjung

Tak Hanya Menjadi Kiper, Ternyata ini Tugas Lain Sandi Firmansyah di Arema FC

"Tujuannya adalah untuk mengawasi distribusi dana bantuan sosial. Harus diawasi, karena program dan kegiatannya sangat banyak. Jumlah uangnya sangat banyak pula. Upaya ini merupakan sinergi bersama untuk pengamanan, agar tidak bocor, serta agar tepat sasaran," terang Kompol Yhogi Setiawan di Polres Malang, Jumat (11/1/2019).

Kompol Yhogi Setiawan menambahkan, terkait berapa jumlah personel yang akan diterjunkan, masih menunggu arahan lebih lanjut dari Polda Jatim.

"Soal personel masih dibicarakan, setelah ini akan ada arahan teknis dari Mabes Polri yang diarahkan kepada Polda Jatim, kemudian Polda mengarahkan secara teknis kepada kami (Polres Malang). Bagaimana bentuk pengawasan, kami melibatkan siapa saja masih menunggu petunjuk," papar Kompol Yhogi Setiawan.

Polemik Sumber Air Wendit Malang Terus Bergulir, Sanusi Sarankan untuk Duduk Bersama Cari Solusi

7 Hotel Murah Dekat Alun-alun Batu, Cocok Buat Backpacker dengan Harga di Bawah Rp160 Ribu

Sebagai langkah awal, Kompol Yhogi Setiawan sudah menginstruksikan kepada jajaran kapolsek untuk melakukan tindakan preventif.

"Saya imbau kepada para kapolsek sebagai langkah awal, berikanlah sosialisasi dengan tiga pilar di masing-masing wilayah. Ini dilakukan sebagi langkah preventif redam potensi kerawanan terhadap penyaluran dana tersebut," jelas Yhogi.

Sementara, Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi berharap nantinya penerimaan bantuan sosial tersebut bisa tepat sasaran.

Cyber Crime di Kabupaten Malang Didominasi Kasus Penipuan Jual Beli Online

Milomir Seslija Mengaku Tertantang Dipatok Target Berat oleh Manajemen Arema FC

"Nominalnya juga harus tepat nanti pada saat penyaluran bantuan," beber Sanusi.

Kepala Dinas Sosial, Nurhasyim menjelaskan, jumlah nominal bantuan sosial pada tahun 2019 dianggarkan dari APBD sebesar Rp 50.000.000.000.

"Itu anggaran yang dibutuhkan khusunya buat KIS (Kartu Indonesia Sehat). Butuh sekitar Rp 59.528.000.000. Kurangnya sekitar Rp 9.528.000.000. nantinya akan dicover dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT)," beber Nurhasyim. (Surya/Erwin Wicaksono)

Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved