Kejati Jatim Telah Limpahkan Kasus Satwa Burung Dilindungi ke Kejari Jember

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menyatakan telah melimpahkan kasus burung dilindungi ke Kejari Jember.

Kejati Jatim Telah Limpahkan Kasus Satwa Burung Dilindungi ke Kejari Jember
Istimewa
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jatim, Nandang Prihadi meringkus seorang penjual satwa yang dilindungi. 

Laporan wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM, SIDOARJO - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menyatakan telah melimpahkan kasus burung dilindungi ke Kejari Jember.

Kasie Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Beny Hermanto mengatakan berkas perkara telah dilimpahkan pada tanggal 10 Januari 2019.

Dan sekarang sedang proses penetapan jadwal persidangan di Kejari Jember.

"Sementara itu Kejari Jember telah melakukan penahanan terhadap saudara Lauw Djin Ai alias Kristin pemilik CV. Bintang Terang selaku tempat usaha penangkaran burung," jelasnya saat konferensi pers di BBKSDA Jatim, Jumat (11/01/2019).

Ia mengatakan untuk barang bukti sendiri sekarang berpindah kewenangannya ke Kejari Jember.

"Sesuai peraturan hukum yang berlaku, barang bukti berupa satwa burung dilindungi diserahkan kepada BBKSDA Jatim untuk dirawat sementara," tambahnya kepada Tribunjatim.com.

Namun ia menegaskan bahwa satwa burung tersebut masih dalam kepemilikan negara.

Ramalan Zodiak Sabtu, 12 Januari 2019: Aries Siap Sibuk, Libra Kebingungan, Leo Tak Nyaman

Benarkah Pelaku Prostitusi Hanya Korban? Dosen Psikologi Unair : Dia Melakukannya dengan Sadar

Izin habis, Polda Jatim Jerat Pengusaha Penangkaran Satwa di jember

"Selama belum ada keputusan hukum tetap (inchract), barang bukti satwa burung statusnya masih milik negara.

Hal itu ditegaskan kembali oleh Kepala BBKSDA Jatim,  Dr. Nandang Prihadi, S. Hut.,M.Sc yang menyatakan semua burung yang dititipkan di lembaga konservasi akan diserahkan kepemilikan nya.

"Saya tegaskan kembali burung hasil barang bukti di Jember yang kita titipkan di Eco Green Park adalah milik negara. Selama status hukum nya belum inchract, maka burung tersebut dapat sewaktu waktu dikembalikan kepada negara apabila diminta. Juga apabila sudah inchract pun, harus melihat keputusan dari negara akan diapakan satwa burung tersebut ke depannya," tandasnya.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved