Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Minta PD Pasar Surya Hentikan Penarikan PPN ke Pedagang

Keluhan para pedagang pasar tradisional Kota Surabaya terkait pungutan untuk PPN direspons cepat oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Minta PD Pasar Surya Hentikan Penarikan PPN ke Pedagang
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Komisi B DPRD Kota Surabaya mengundang Badan Pengawas PD Pasar Surya, Kepala Bagian Perekonomian dan juga Perkumpulan Pedagang Pasar Seluruh Surabaya untuk berdialog dan rapat dengar pedapat, Senin (14/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Keluhan para pedagang pasar tradisional Kota Surabaya terkait pungutan untuk PPN yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya direspons cepat oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Hari ini, Komisi B DPRD Kota Surabaya mengundang Badan Pengawas PD Pasar Surya, Kepala Bagian Perekonomian dan juga Perkumpulan Pedagang Pasar Seluruh Surabaya untuk berdialog dan rapat dengar pedapat, Senin (14/1/2019).

Dari rapat terbuka itu, komisi memberikan rekomendasi pada PD Pasar Surya untuk menghentikan pemungutan yang sudah dilakukan sejak bulan Maret 2018 lalu. 

Tagih Janji Revitalisasi Pasar Tunjungan, Pedagang Bakal Gugat Wali Kota Risma dan PD Pasar Surya

Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mazlan Mansyur mengatakan, sudah banyak surat dari pedagang yang dilayangkan ke Komisi B terkait pemungutan pajak PPN sebesar 10 persen dari sewa stan PD Pasar Surya

"Banyak reaksi dan banyak pertanyaan dari pedagang, banyak yang memasukkan surat ke kami. Karena surat kebijakan pemungutan PPN ini jadi akar masalah, maka kami ingin tahu sebenarnya seperti apa," kata Mazlan Mansyur.

Lebih lanjut, dari diskusi yang berlangsung, ternyata memang PD Pasar Surya menerapkan PPN tidak termasuk dari tarif iuran layanan pasar, sehingga ditambahkan 10 persen dari sewa stan. 

Habiskan Dana Rp 200 M, Jembatan Suroboyo Ditutup Pemkot Surabaya, Penataan Wisata Jadi Alasan

Menurutnya, hal tersebut tidak layak dilakukan PD Pasar Surya.

Mazlan Mansyur mengatakan, kalaupun PD Pasar Surya adalah pengusaha kena pajak, namun tidak selayaknya pajak juga dibebankan pada penyewa stan. lebih baik ditangguhkan oleh perusahaan.

"Terlebih surat edaran penarikan PPN itu yang tanda tangan adalah pelaksana tugas direktur. Sah-sah saja kalau badan usaha itu memungut pajak dari pedagang, namun juga tidak salah jika pajak PPN itu dimasukkan badan usaha dengan mengambilnya dari iuran layanan pasar, sehingga bulanan itu include pajak," tegas politisi PKB ini. 

8 Kali Berturut-Turut Terima Adipura, Kota Surabaya Resmi Raih Penghargaan Tertinggi Adipura Kencana

Dia menambahkan, justru kebijakan yang diambil PD Pasar Surya ini menimbulkan masalah di kalangan pedagang.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved