Layangkan SP2HP Kasus Penganiayaan Wartawan di Pamekasan, Pelaku Terancam Pasal Berlapis

Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/ penyidikan, Kepolisian Resort Polres Pamekasan memberikan SP2HP kepada pelapor terkait

Layangkan SP2HP Kasus Penganiayaan Wartawan di Pamekasan, Pelaku Terancam Pasal Berlapis
Tribunjatim.com/Kuswanto Ferdian
Ahmad Jalaluddin Faisol saat melaporkan ketua Pokmas Desa Plakpak Pamekasan ke Pidum Polres Pamekasan, Senin (7/1/2019 

TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN - Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/ penyidikan, Kepolisian Resort Polres Pamekasan memberikan SP2HP kepada pelapor terkait kasus kriminalisasi ketua Pokmas kepada seorang jurnalis online biro Pamekasan, Senin (14/1/2019).

Pemberian SP2HP dengan nomor : B/23/I/2019/Satreskrim tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1.

Dalam hal ini, Polres Pamekasan memberitahukan bahwa kasus penganiayaan yang menimpa wartawan online biro Pamekasan atas nama Ahmad Jalaluddin Faisol itu akan memasuki gelar perkara dan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Tak hanya itu, Agus Sugianto, SH, Kanit Pidum Polres Pamekasan, dalam SP2HP itu menerangkan, kasus arogansi ketua pokmas itu 'saat ini belum ada hambatan'.

"Sekadar diketahui, pelaku penganiayaan terhadap Faisol terancam pasal berlapis, diantaranya; KUHP pasal 351 ayat (1) yang berbunyi 'Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah," jelasnya.

BREAKING NEWS - Polres Madiun Kota Bongkar Praktik Prostitusi Online Melibatkan Foto Model

Viral Video Siswa Dipaksa Makan hingga Mau Muntah, Hidangan Ditaruh di Ember dan Berwarna Kuning

Berita Duka, Artis Robby Tumewu Meninggal Dunia di Usia 65 Tahun, Sudah Sakit Sejak Lama

Kedua, KUHP Pasal 170 Ayat 1 disebutkan, 'Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan'.

Ketiga, UU Pers No. 40 tahun 1999 yang berbunyi 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)'. (Kuswanto Ferdian/TribunJatim.com).

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved