Debat Pilpres, Fandi Utomo Dukung Jokowi Bentuk Pusat Legislasi Nasional dan Puji Tampilan Ma'ruf

Debat Pilpres, Fandi Utomo Dukung Jokowi Bentuk Pusat Legislasi Nasional dan Puji Tampilan Ma'ruf.

Debat Pilpres, Fandi Utomo Dukung Jokowi Bentuk Pusat Legislasi Nasional dan Puji Tampilan Ma'ruf
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Fandi Utomo, Caleg PKB untuk DPR RI dapil Surabaya Sidoarjo di venue debat pilpres. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Caleg PKB untuk DPR RI Dapil Surabya Sidoarjo nomor urut 3 Fandi Utomo, mengapresiasi performance capres cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin dalam debat pertama, Kamis (17/1/2019) malam.

Menurut Fandi Utomo, penjelasan dan pemaparan visi dan argumen Jokowi berhasil tersampaikan secara keren, komprehensif, optimis dan mencakup semua topik yang diminta.

Tidak didasarkan pada pencapaian pemerintahan saat ini saja melainkan juga disertai dengan komitmen kuat terhadap penegakan HAM ke depan, demokrasi dan hak dasar lain termasuk ekonomi, sosial dan budaya.

Fandi Utomo: PKB Menang, Pancasila Jaya

Salah satu hal yang disorot Fandi Utomo dalam debat ini adalah terkait tekad Jokowi yang meyakinkan bahwa ke depan tidak ada tumpang tindih sistem hukum yang ada di Indonesia.

Yang ia programkan dengan mendirikan Pusat Legislasi Nasional.

Lembaga ini akan menjadi pusat sinkronisasi aturan di pemerintah pusat dengan aturan-aturan yang dibuat di daerah.

"Saat ini sudah dilakukan. Buktinya sinkronisasi aturan dilakukan di pemerintahan Pak Jokowi dengan pembatalan 3.000 lebih perda untuk disesuaikan dan disinkronkan dengam peraturan pusat dan undang-undang yang berlaku, dan hal ini terus berlangsung dan dilakukan berkesinambungan oleh Pemerintah Pusat," katanya.

Kampanye Pileg 2019, Fandi Utomo Tak Lupa Ajak Pendukungnya Menangkan Jokowi-Maruf Amin dan PKB

Untuk itu ia mendukung dengan adanya pendirian Pusat Legislasi Nasional.

Sehingga kelak jika ada daerah kabupaten kota yang masih ragu dan butuh konsultasi terkait perda yang akan dibuat, tinggal ke lembaga tersebut dan melakukan sinkronisasi.

Sehingga daerah tidak terjebak ambigu, dan tidak ragu melakukan penegakan perda baik yang diinisiasi maupun yang melanjutkan dari aturan di atasnya.

Halaman
12
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved