Komisi B Minta Dua Direktur RPH Mundur atau Dipecat Pemkot Surabaya, Ini Alasannya

Rapat dengar pendapat BUMD plat merah Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) berlangsung cukup panas di Komisi B DPRD Kota Surabaya

Komisi B Minta Dua Direktur RPH Mundur atau Dipecat Pemkot Surabaya, Ini Alasannya
TRIBUNJATIM.COM/PRADHITYA FAUZI
Plt Disperindag Jatim, Drajat melihat suasana Rumah Potong Hewan (RPH) di Jalan Pegirikan Surabaya, Senin (11/6/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Rapat dengar pendapat yang membahas BUMD plat merah Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) berlangsung cukup panas di Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (21/1/2019).

Pasalnya, dalam hearing yang dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan juga Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya itu menbahas soal mundurnya dirut PD RPH Teguh Prihandoko.

Dengan kondisi mundurnya dirut tersebut lantaran konflik internal, Komisi B justru mendesak Pemkot Surabaya untuk memecat juga dua direktur PD RPH yang lain yang juga terlibat konflik yaitu Direktur Jasa dan Niaga serta Direktur Keuangan PD RPH.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Rio Pattiselano dalam rapat tersebut. Ia mengatakan direksi perusahaan adalah kesatuan yang kolegtif kolegial.

"Jika dirutnya mengajukan pengunduran diri lantaran menganggap dirinya gagal, makan gaji buta dan menganggap dirinya tak mampu menjalankan tugas, maka dua yang lain juga sebaiknya ikut mundur, atau pemkot masuk melakukan pemberhentian dua direktur itu," kata politisi Partai Gerindra itu kepada Tribunjatim.com.

Menurut Rio, jika melihat alasan dirut mengajukan pengunduran diri adalah lantaran terjadi konflik internal dimana dua direktur yang lain melakukan boikot kebijakan dirut, maka ia menilai penyakit atau akar masalahnya adalah dalam satu lingkaran.

"Masalah ini melihatnya juga harus komprehensif. Tidak bisa yangbdisalahkan hanya dirut. Ketiga ada ketimpangan tentu jalannya perusahaan menjadi tidak maksimal," katanya kepada Tribunjatim.com.

Jadi Oleh-oleh Wisatawan, Ampo dari Tuban Juga Bisa Sembuhkan Panas Dalam dan Gatal, Simak Caranya

Mengkonsumsi Tanah Liat Dapat Mengatasi Obesitas dan Menurunkan Berat Badan?

4 Jenis Makanan yang Membuat Cepat Kenyang dan Tetap Menyehatkan daripada Nasi Putih

Rio sendiri juga mengamati dalam setiap rapat pembahasan APBD RPH juga selalu tidak kompak. Karena memang terjadi konflik internal yang akhirnya mengganjal jalannya perusahaan.

"Pemkot sebagai pemilik perusahaan, aset tentu harus masuk. Sebab ini terbukti mengambat, yang puncaknya soal perijinan di pemprov juga tidak kunjung turun," imbuh Rio kepada Tribunjatim.com.

Di sisi lain, ia sendiri meragukan jika setelah dirut mundur, dan dua direktur yang tersisa masih menjabat bukan tidak mungkin kejadian serupa akan terulang.

Misalnya, saat dua direktur itu merasa tidak cocok dengan kebijakan dirut maka langsung melakukan boikot kebijakan yang dikeluarkan dirut. Maka akan menghambat jalannya program dari RPH.

"Ini harus di cut. Bisa bisa mereka malah jadi raja kecil, menjalankan perusahaan daerah sesuai keinginan mereka. Tidak bisa itu, kami minta ada landasan hukum yang bisa menjadi payung hukum agar Pemkot bisa masuk melakukan pemberhentian pada dua direktur yang tersisa," pungkas Rio. (Fatimatuz zahroh) /TribunJatim.com).

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved