Rp 200 Juta Uang Gratifikasi Wali Kota Pasuruan Setiyono Masih Tunggu Pemeriksaan BPK RI

Uang tersebut diberikan kepada Amin, Camat Panggungrejo untuk disetorkan kepada kas daerah untuk angsuran denda dari total pengembalian Rp 2,9 miliar

Rp 200 Juta Uang Gratifikasi Wali Kota Pasuruan Setiyono Masih Tunggu Pemeriksaan BPK RI
kompas.com
Ilustrasi uang 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Uang senilai Rp 200 juta milik Wali Kota Pasuruan Setiyono yang didapatkan dari hasil gratifikasi untuk talangan pembayaran temuan kerugian negara atas pembebasan lahan Kecamatan Panggungrejo masih belum ditentukan.

Nasib uang itu masih menunggu pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Sekadar diketahui, dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya dengan terdakwa M Baqir, terungkap bahwa Wali Kota Pasuruan Setiyono memberikan sumbangan Rp 200 juta untuk membayar denda pengembalian kepada BPK RI.

Uang tersebut diberikan kepada Amin, Camat Panggungrejo untuk disetorkan kepada kas daerah sebagai angsuran denda dari total pengembalian Rp 2,9 miliar.

Angka Pasien Demam Berdarah Meningkat di Pasuruan, Kegiatan Fogging Ditingkatkan

Padahal,berdasar rekomendasi BPK, pengembalian uang negara itu dibebankan kepada Handoko, sebagai pemilik lahan yang dibeli Pemkot Pasuruan.

Namun faktanya, justru Walikota Setiyono ikut memberikan dana talangan Rp 200 juta untuk menutup kerugian negara tersebut.

Ironisnya, dana talangan itu berasal dari hasil setoran gratifikasi rekanan pelaksana proyek yang diminta Setiyono.

“Proses pemeriksaan keuangan akan selesai dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Saat ini kami belum bisa memberikan keterangan,” kata Diva Mahendra, tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jatim, saat berkunjung ke Pemkot Pasuruan, Senin (28/1/2019).

Shania Indira Putri, Siswi SMAN 1 Pasuruan yang Punya Sederet Prestasi Berkat Seni Lukis

Plt Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo menyatakan, kedatangan tim pemeriksa BPK RI merupakan kegiatan rutin dalam rangka pemeriksaan keuangan daerah.

Tim BPK ini tidak secara khusus membahas pengembalian kerugian negara yang berasal dari hasil gratifikasi Wali Kota Pasuruan Setiyono.

"Kami juga tidak tahu mau menentukan sikap atas pengakuan pak wali terkait dana talangan itu untuk menutup kerugian negara. Kami masih akan menunggu proses audit keuangan lanjutan dari BPK RI," imbuh Teno, sapaan akrabnya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved