Kantor Badan Pengawas Pemilu Gresik Ternyata Masih Kontrak, Bayar Rp 70 Juta untuk Sewa

Hampir lima bulan lamanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik belum memiliki kantor sekretariat tetap

Kantor Badan Pengawas Pemilu Gresik Ternyata Masih Kontrak, Bayar Rp 70 Juta untuk Sewa
Istimewa
Susasana kantor Bawaslu Gresik, Senin (28/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Hampir lima bulan lamanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik belum memiliki kantor sekretariat tetap.

Bawaslu pun meminta Pemkab Gresik agar menyediakan kantor khusus.

Saat ini Bawaslu beraktivitas kantor di Jalan Semarang Metro Park perumahan GKB Gresik dengan status sewa.

Pihaknya harus mengeluarkan biaya Rp 70 juta hanya untuk biaya sewa.

(Terkait Penyebaran Taboid Indonesia Barokah, Bawaslu Kota Mojokerto Bentuk Tim Khusus Investigasi)

(Video Call Suami, Korban Mobil Avanza Jatuh ke Sungai Brantas Sempat Ragu Ikut Rombongan)

Ketua Bawaslu Gresik Maslukhin Musda mengaku, sudah jauh-jauh hari melakukan komunikasi dengan pihak Pemkab maupun Bupati terkait penyediaan kantor, bahkan sejak bernama Panwaslu.

Tetapi hingga detik ini belum terdapat kesepakatan.

"Tidak tahu, apa uang menjadi pertimbangan sehingga belum diputuskan," ujarnya.

Semula Bawaslu diberikan tempat di daerah Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo, namun satu komplek dengan gedung pramuka.

Saat ini kantor Bawaslu sudah pindah di perumahan GKB dengan biaya sewa yang tidak murah.

Apabila difasilitasi Pemkab Gresik, setidaknya dapat menghemat biaya operasional.

(Kopi Mangrove Jadi Sasaran Duta Wisata Pamekasan Dorong Perkembangan Potensi Daerah)

(Airlangga Hartarto Tertawa Saat Sekjen Gerindra Klaim Banyak Kader Parpol Pro Jokowi Dukung Prabowo)

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, Herawan Eka Kusuma angkat bicara.

Dia menyampaikan yang menjadi masalah saat ini seluruh aset yang dimiliki oleh Pemkab Gresik tidak ada yang kosong.

Awalnya, mengusulkan bakal menyediakan bekas rumah Dinas Wakil Ketua Dewan yang saat itu tidak terpakai lagi. Namun, rumah dinas itu hendak dibangun balai diklat. Nantinya bila dipaksakan malah tidak efektif.

Herawan akan membantu mencarikan solusi, namun tidak langsunh cepat, karena pihaknya sedang mendata dan mencari aset daerah yang sedang tidak ditempati dan cocok. "Kalau sudah dapat nanti langsung kami serahkan," imbuhnya.

Reporter: Surya/Willy Abraham

(Panpel Rilis Harga Tiket Laga Borneo FC Vs PS Mojokerto Putra di Stadion Segiri Samarinda)

(Bawaslu Sebut Tidak Ada Pelanggaran dari Tabloid Indonesia Barokah yang Ditemukan di Blitar)

Penulis: Willy Abraham
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved