Rumah Politik Jatim

KPU Kota Malang Tanggapi Desakan Malang Corruption Watch Soal Transparansi Dana Kampanye

Pernyataan MCW soal Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang hanya dilaporkan oleh PDI-P saja disangkal oleh KPU Kota Malang.

KPU Kota Malang Tanggapi Desakan Malang Corruption Watch Soal Transparansi Dana Kampanye
SURYA/RIFKY EDGAR
Perwakilan dari Malang Corruption Watch (MCW), Intan Dita saat memberi pernyataan tentang transparansi dana kampanye, Rabu (30/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pernyataan Malang Corruption Watch (MCW) soal Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang hanya dilaporkan oleh PDI-P saja disangkal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

Menurut Komisioner KPU Kota Malang Divisi Hukum, Fajar, dari 16 partai yang ada, hanya dua partai yang belum melaporkan LADK, yakni Partai Garuda dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"Tidak hanya Partai PDI-P, tapi semua partai sudah melaporkan LADK kepada kami. Kecuali dua partai itu," ucapnya saat dihubungi SURYAMALANG.COM (TribunJatim.com Network), Rabu (30/1/2019).

Rawan Terjadi Korupsi, MCW Desak KPU Kota Malang Transparan soal Dana Kampanye

Tindak Lanjut Upaya Ajukan Banding ke Komdis PSSI, Manajemen Arema FC Panggil Yuli Sumpil dan Fandy

Tak hanya itu, Fajar juga meluruskan terkait temuan MCW bahwa hanya Partai Nasdem saja yang belum melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke KPU Kota Malang.

Menurutnya, dari 14 partai semua sudah melaporkan, sedangkan Partai Garuda dan PKPI sendiri memang belum, karena di Kota Malang ini PKPI tidak mempunyai caleg di DPRD Kota Malang.

"Mungkin yang dimaksud temen-temen MCW itu datanya Partai Nasdem nihil. Tapi secara formal, Partai Nasdem sudah melaporkan berkas-berkas semua formulir," terangnya.

5 Tempat Wisata di Jawa Timur yang Bisa Jadi Pilihan Habiskan Waktu Libur, Pantai sampai Kawah Ada!

Menilai Banyak Capaian di Pemerintahan, LSM PRS Deklarasikan Dukung Jokowi-Maruf Amin

Terkait dengan partai yang tidak melaporkan laporan dana tersebut, Fajar mengatakan, partai itu akan diberi sanksi.

Untuk partai yang tidak melaporkan LADK nantinya akan dilaporkan ke KPU RI, sedangkan yang tidak melaporkan LPSDK akan diserahkan ke kantor akuntan publik agar kinerja partai tersebut dinilai oleh mereka.

"Jadi langkah awal sebenernya itu, partai itu akan kami panggil ke KPU Kota Malang dulu, jika memang tidak ada yang datang, ya akan kami serahkan kepada yang saya sebutkan tadi," ujarnya.

PPP Kubu Humphrey Djemat Kampanyekan Prabowo-Sandi di Jatim, Kini Sasar Madura

Plt Bupati Malang Sanusi Wanti-Wanti ASN dan Kades Harus Netral Saat Pemilu

Di sisi lain, menurut Fajar, semua informasi yang ada terkait dengan KPU sudah di-update di website KPU Kota Malang.

"Kalau mau konfirmasi terkait dokumen sebenarnya tidak perlu membuat surat, silakan tinggal datang saja ke KPU, nanti kami akan beri form. Jika konfirmasi itu sudah ada di website, maka akan kami arahkan ke sana," imbuhnya.

Penulis: Rifki Edgar
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved