2020 akan Ada Mall Pelayaan Publik di Kota Malang

- Wali Kota Malang Sutiaji mencetuskan wacana pembuatan mall pelayanan publik di Kota Malang. Pilihan itu sebagai upaya untuk mengurangi tindak pidana

2020 akan Ada Mall Pelayaan Publik di Kota Malang
SURYA/RIFKY EDGAR
Wali Kota Malang, Sutiaji saat mencoba alat gym di Ongis Nade Fitness Centre, Minggu (3/1/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Wali Kota Malang Sutiaji mencetuskan wacana pembuatan mall pelayanan publik di Kota Malang. Pilihan itu sebagai upaya untuk mengurangi tindak pidana korupsi di pelayanan publik Pemkot Malang.

Rencananya, pembangunan mall pelayanan publik itu dilaksanakan pada 2020. Tempat itu juga untuk mengawasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sutiaji menjelaskan, memang ada bebearpa OPD yang dinilainya rawan. Di mall pelayanan publik nanti akan dipasang mesin yang canggih untuk menghindari terjadinya korupsi.

"Karena potensi terjadinya suap dan korupsi itu karena adanya tatap muka dan interaksi, kalau dengan mesin dapat dicegah," jelasnya lagi kepada Tribunjatim.com.

Sutiaji menegaskan, pencegahan korupsi harus menjadi komitmennya yang ditularkan sampai sampai tingkat paling bawah.

"Itu sudah mulai kami lakukan agar memberi manfaat kepada masyarakat," ujarnya kepada Tribunjatim.com, Sabtu (9/2/2019).

Sutiaji mencontohkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) yang mengurus tentang perizinan. Nantinya setiap pengurusan izin akan dibuat dalam satu sistem, dan diawasi langsung oleh wali kota, wakil wali kota, hingga sekretaris daerah.

“Kalau ada kendala, akan langsung keluar notifikasi atau pemberitahuan khusus di ponsel saya," imbuhnya kepada Tribunjatim.com.

Rahasia Sukses Diet Pelatih Timnas U-22, Indra Sjafri Berhasil Turunkan Berat Badan Lebih dari 10 Kg

Kandang Transit City Forest Arum Sabil Jember Terima 25 Ekor Monyet Ekor Panjang

Madura United Akan Jadi Lawan Ketiga Uji Coba Timnas U-22, Berikut Jadwal dan Lokasi Pertandingannya

Menurutnya, skema dengan sistem tertentu itu akan diterapkan di semua OPD. Termasuk penetapan sistem E-budgeting yang saat ini sudah berjalan.

Dengan danya E-budgeting, masyarakat dapat mengetahui anggaran yang dikeluarkan dan pemanfaatannya. Saat ini, ditegaskan Sutiaji, Pemkot Malang telah membuka informasi anggaran melalui media massa.

“Semua program dapat dilihat langsung, itu juga bentuk keterbukaan pemerintah Kota Malang," imbuhnya kepada Tribunjatim.com.

Bahkan, Pemerintah Pusat sudah mulai memfasilitasi pemerintah daerah untuk lebih transaran dalam menggunakan anggaran. Salah satunya mengunggah setiap program beserta besaran anggaran melalui platform khusus yang dibuat pemerintah pusat.

"Tahun ini ada 19 ribu sampai 21 ribu kegiatan Pemerintah Kota Malang yang dimasukkan ke website nasional. Masyarakat bisa mengakses itu dengan mudah," urai Sutiaji.

Beberapa kota di Jawa Timur sudah membuka mall pelayanan publik. Di antaranya ada Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. (Benni Indo/TribunJatim.com).

Penulis: Benni Indo
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved