Dewan Minta Bupati Buat SK Kontrak Seluruh Honorer K2 Pamekasan

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, HM Suli Faris, mengaku banyak menerima laporan dan keluhan dari sejumlah tenaga honorer Kategore (K2), yang mengabdi di li

Dewan Minta Bupati Buat SK Kontrak Seluruh Honorer K2 Pamekasan
SURYA/M SUDARSONO
Aksi tenaga honorer berdemo 

TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN - Wakil Ketua DPRD Pamekasan, HM Suli Faris, mengaku banyak menerima laporan dan keluhan dari sejumlah tenaga honorer Kategore (K2), yang mengabdi di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Apalgi sampai saat ini para pekerja honorer belum menerima surat keputusan (SK) kontrak yang ditandatangani Bupati Pamekasan.

Mereka yang belum mendapatkan SK kontrak bupati itu, seluruh honorer K2 yang mengabdi di kantor Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Keseahatan (Dinkes), yang jumlahnya diperkirakan hampir mencapai 1.000 orang.

Padahal sesuai kesepakatan hasil dialog antara pemkab, Dewan dan perwakilan pengunjuk rasa, September 2019 lalu, seluruh honorer K2 akan dirubah dan legalitasnya dinaikkan, SK kontraknya ditandatangani langsung Bupati Pamekasan, bukan lagi SK kepala dinas, kepala kantor atau kepala puskesmas.

Sementara untuk honorer K2 di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, yakni guru sudah menerima SK kontrak bupati awal Januari 2019 lalu.

Sedang SK kontrak yang ditandatangani kepala dinas, ditarik kembali dan diganti SK kotrak yang ditandatangani bupati langsung.

“Selama ini seluruh honorer K2 di lingkungan Pemkab Pamekasan, SK kontraknya hanya ditandatangi kepala dinas, kepala kantor atau kepala Puskesmas saja. Tapi kenyataannya, SK kontrak yang diterima teman-teman honorer K2 ini, SK kontraknya ditandatangani kepala dinas atau kepala kantor. Sedang bupati hanya mengetahui, bukan tanda tangan langsung bupati,” ujar Suli Faris, kepada Tribunjatim.com, Minggu (10/2/2019).

Khofifah dan Risma Santap Sore Bersama, Berbagi Ikan Khas Laut yang Mak Nyus

Sempat Tak Bisa Masuk dan Demo, Akhirnya Aremania Baru Diperbolehkan ke Stadion Pada Babak Kedua

INFO SEHAT - Wajib Dihindari, 5 Makanan ini Tak Baik untuk Usus, Bisa Sebabkan Susah Buang Air Besar

Menurut Suli Faris, kebijakan bupati terhadap honorer K2 di lingkungan disdik dengan membubuhkan tanda tangan langsung pada SK kontrak mereka, akan menimulkan kecemburuan dan gejola di bawah.

Karena untuk SK kontrak honorer K2 yang mengabdi di kantor Satpol PP, dishub dan dinkes, tidak ditandatangi langsung.

Karena itu, HM Suli Faris, dari Fraksi Bulan Bintang (FBB), mendesak Bupati Pamekasan, agar secepatnya mengeluarkan SK kontrak yang ditandatangani bupati.

Sementara SK kontrak yang terlanjur diserahkan kepada mereka hanya bupati cukup mengetahui saja, sebaiknya ditarik dan diganti SK kontrak yang ditandatangani langsung bupati.

“Tentunya dengan begitu, SK kontraknya ditandatangani bupati langsung, mereka merasa dihargai dan dihormati, sebagai orang yang mengabdi di instansi pemerintah. Untuk urusan SK kontrak ini, tolonglah bupati jangan pilih kasih, semuanya dibuat sama,” kata Suli Faris.

Salah seorang tenaga honorer K2 yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun di kantor Satpol PP, yang tidak mau disebut namanya, berharap agar SK kontrak yang diterima itu, yang ditandatangani bupati langsung, bukan SK kontrak yang sekarang mereka terima, masih ditandatangani kepala Satpol PP dan bupati hanya mengetahui.

 “Ini yang tidak kami mengerti. Kenapa kalau seluruh tenaga honorer di lingkungan disdik, SK kontrak yang mereka terima ditandatangi langsun bupati, sedang SK kontrak kami, masih ditandatangani kepala Satpol PP. Kennapa dibedakan,” ujarnya.(sin/TribunJatim.com).

Penulis: Muchsin Rasjid
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved