Bupati Lamongan Fadeli Berharap Semakin Banyak Gratifikasi yang Dilaporkan

Inspektorat sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kabupaten Lamongan menerima 15 laporan gratifikasi selama tahun 2018. Sementara pada 2017

Bupati Lamongan Fadeli Berharap Semakin Banyak Gratifikasi yang Dilaporkan
surya/Hanif Manshuri
Sosialisasi Pelaporan Gratifikasi di Pendopo Lokatantra Pemkab Lamongan, Selasa (12/2/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Inspektorat sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kabupaten Lamongan menerima 15 laporan gratifikasi selama tahun 2018. Sementara pada 2017 sebanyak 16 gratifikasi dilaporkan ke Inspektorat.

Bupati Fadeli berharap kedepan ada semakin banyak gratifikasi yang dilaporkan, sebagai wujud kepatuhan Lamongan pada undang-undang. Itu dikatakannya saat menggelar  Sosialisasi Pelaporan Gratifikasi di Pendopo Lokatantra, Selasa (12/2/2019).

“Sosialisasi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ini sebagai wujud upaya agar pejabat di Lamongan semakin paham dengan gratifikasi, “ kata Fadeli kepada Tribunjatim.com.

Ini menurutnya,  sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang sudah dilaksanakan Pemkab Lamongan secara insentif.

Sehingga Kabupaten Lamongan menjadi pemerintah daerah dengan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Renaksi) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) nomor satu di Indonesia.

Fadeli menyebutkan bahwa gratifikasi di Kabupaten Lamongan telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Juara Soeratin Cup, Persebaya U-17 Dapat Rp 40 Juta dari Tri Rismaharini

Fadli Zon Tolak Minta Maaf Atas Puisi Doa yang Ditukar: Tak Ada Hubungannya dengan Mbah Moen

Jelang Pemilu, Polisi Imbau Masyarakat Sumenep Lebih Waspada Uang Palsu

“Pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bermartabat, berwibawa dan bebas korupsi,” jelas Fadeli kepada Tribunjatim.com.

Sementara Grup Head Program Pengendalian Gratifikasi KPK Yuli Kamalia mewanti-wanti agar pejabat tidak menerima pemberian yang terkait dengan jabatannya. Jika terlanjur menerima, agar segera dilaporkan ke KPK atau melalui UPG di Inspektorat.

Disebutkan oleh Yuli Kamalia, setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri dan penyelenggara Negara apabila berhubungan dengan jabatannya adalah suap. “Ini tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasinya kepada KPK,” katanya.

 Jika ini tidak dilakukan, denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar serta pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun sudah menanti.

Pelaporan gratifikasi menurutnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yakni dengan datang langsung ke kantor KPK, melalui pos atau email KPK, melalui aplikasi gratifikasi online yang bisa diunduh melalui android dan ios atau mengisi formulir merah yang sudah disediakan di Inspektorat setempat selaku UPG di Kabupaten Lamongan.

Ditambahkan,  bahwa gratifikasi adalah akar dari korupsi. Sehingga gratifikasi harus ditolak. “Kalaupun diterima harus segera dilaporkan pada KPK,” katanya. (TribunJatim.com/Hanif Manshuri)

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved