Dinyatakan TMS Pemberkasan, Peserta CPNS Kabupaten Madiun Kirim Surat Tembusan ke Presiden Jokowi

Seorang peserta CPNS Kabupaten Madiun mengirim surat kepada Sekda Kabupaten Madiun, dengan tembusan ke menteri dan Pesiden Jokowi.

Dinyatakan TMS Pemberkasan, Peserta CPNS Kabupaten Madiun Kirim Surat Tembusan ke Presiden Jokowi
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
Petugas memeriksa kelengkapan berkas CPNS yang lolos seleksi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Kamis (10/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Seorang peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Madiun mengirim surat kepada Sekda Kabupaten Madiun, dengan tembusan ke menteri dan Pesiden Republik Indonesia, Joko Widodo lantaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pemberkasan.

Padahal peserta CPNS berinsial WD ini telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Pada Rabu (20/2/2019) lalu, ia mengirimkan surat keberatan, meminta agar surat keputusan TMS nomor 810/159/402.201/2019 dibatalkan.

Surat tersebut dikirimkan ke Sekretaris Daerah Kabupten Madiun, Tontro Pahlawanto.

Meski Sudah Beroperasi Lama, 5 Minimarket di Kabupaten Madiun Ini Ternyata Tak Kantongi Izin

Rawan Bocor , KPU Kabupaten Madiun Simpan Surat Suara dan Kotak Suara di Gedung Korpri

WD juga mengirimkan surat tembusan kepada Bupati Madiun, Gubernur Jatim, Komisi ASN, Menpan-RB, Mendagri, dan Presiden RI.

Selain surat keberatan, ia juga melampirkan surat keputusan hasil tes SKD dan SKB serta hasil integrasi antara nilai SKD dan SKB.

"Betul, Rabu (20/2) kemarin saya mengirim surat keberatan yang saya tujukan ke Sekda Kabupaten Madiun dengan tembusan Bupati,Gubernur Jatim, Mendagri, Menpan-RB, Komisi ASN,dan Presiden RI," katanya.

Alumnus Universitas Negeri Surabaya ini mempertanyakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun, yang sejak awal tidak memberi informasi terkait dengan kekurangan persyaratan akreditasi selama proses pemberkasan.

Hingga akhirnya, pada 11 Februari 2019, lalu keluar 10 orang peserta CPNS termasuk dirinya dinyatakan TMS karena masalah akreditasi program studi.

"Yang jelas saya ingin mencari keadilan. Kenapa dari awal BKD tidak memberitahukan tentang apa yang harus saya lengkapi terkait akreditasi saya. Di awal juga sudah ada seleksi administrasi, pada tahap itu saya dinyatakan lulus, saya berpikir berarti tidak ada masalah dengan akreditasi saya," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019) sore.

Halaman
123
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved