Sejak Dilantik Jadi Bupati Madiun, Kaji Mbing Belum Tanda Tangani Izin Usaha

Tidak diterbitkannya izin usaha oleh Bupati Madiun yang baru, lantaran saat ini Kaji Mbing ingin memperbaiki peraturan daerah dan peraturan bupati.

Sejak Dilantik Jadi Bupati Madiun, Kaji Mbing Belum Tanda Tangani Izin Usaha
SURYA/RAHARDIAN BAGUS
Minimarket di Desa Bagi, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, tidak berizin, Jumat (22/2/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Sejak dilantik pada (24/9/2018) sebagai Bupati Madiun periode 2018-2023, Ahmad Dawami Ragil Saputro atau Kaji Mbing belum menandatangani izin usaha di Kabupaten Madiun.

Padahal, hingga saat ini, sudah ada 19 pengajuan izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun.

Tidak diterbitkannya izin usaha oleh Bupati Madiun yang baru, lantaran saat ini dirinya ingin memperbaiki peraturan daerah dan peraturan bupati yang menurutnya sudah tidak relevan dan perlu dilakukan revisi.

Lima Minimarket Modern di Madiun Tak Berizin, Satpol PP Beri SP3 dan Tenggat 3 Hari Tutup Usahanya

PKL Alun-alun Trenggalek Berharap Ada Lokasi Yang Lebih Representatif

"Ada banyak Perda dan Perbup yang sudah tidak relevan. Tidak relevan dengan visi misi, aman, mandiri, sejahtera, berakhlak. Kami sedang melakukan perbaikan di Perda dan Perbup, sejak itu kami hentikan (penerbitan izin usaha) sementara," kata Kaji Mbing saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019) lalu.

Ia mengaku tidak khawatir para investor akan lari ke daerah lain.

Sebab menurutnya, investor juga tidak akan mau menanamkan investasinya ke sebuah daerah apabila tidak ada jaminan dari kepala daerah.

"Investor akan datang ke sini, ketika diyakini oleh mereka pemerintah itu bisa melaksanakan kewajiban sebagai pihak yang mengeluarkan izin. Jadi investasinya aman. Izin gampang, tetapi pemerintah tidak bisa memberikan kewajiban, bangkrut tidak?" katanya.

Levante Vs Real Madrid, Dua Gol Penalti Karim Benzema dan Gareth Bale Bawa Kemenangan Real Madrid

Dia menuturkan, tidak akan bisa memberikan jaminan kepada para investor apabila dari sejak awal proses perizinan sudah salah dan tidak sesuai dengan aturan.

Pada masa awal kepemimpinannya, ia mengaku ingin memperbaiki Perda dan Perbup yang dinilai sudah tidak relevan.

Setelah perbaikan, ia pasti akan menandatangani pengajuan izin usaha yang sudah sesuai Perda dan Perbup.

Halaman
123
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved