Sejumlah Industri Wisata Nekat Berdiri Tanpa Izin di Lahan Hijau

Indikasi banyaknya perusahaan yang nekat mendirikan bangunan di Kabupaten Pasuruan tanpa izin, terutama di empat kecamatan yakni Beji, Bangil, Kraton

Sejumlah Industri Wisata Nekat Berdiri Tanpa Izin di Lahan Hijau
SURYA/GALIH LINTARTIKA
Anggota Polres Pasuruan saat sedang patroli menggunakan kuda di kawasan wisata Tretes, Prigen, Pasuruan. 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Indikasi banyaknya perusahaan yang nekat mendirikan bangunan di Kabupaten Pasuruan tanpa izin, terutama di empat kecamatan yakni Beji, Bangil, Kraton dan Purwosari semakin kuat.

Perusahaan ini diduga kuat menyalahi aturan, karena raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di empat kecamatan itu belum tuntas hingga sekarang meski sudah dibahas sejak tahun 2015 yang lalu.

Artinya, perusahaan ini banyak berdiri di atas lahan hijau. Sinyalamen penyimpangan pemanfaatan lahan hijau di Kabupaten Pasuruan untuk kawasan industri makin kentara. Tapi, fakta di lapangan, tidak sembarangan perusahaan yang bisa mengoperasikan usahanya meski tidak sesuai RDTR dan belum mengantongi perizinan yang lengkap.

Seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu, Tahun 2017 di kecamatan Kraton, dibangun beberapa perusahaan yang diduga tidak berizin. Perusahaan yang berdiri ini diantaranya adalah stasiun gas bumi milik operator Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina Gas (Pertagas), Isar Gas dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).

Nah, fakta baru mencuat. Kawasan industri wisata Saygon Waterpark yang sebagian konstruksinya berdiri diatas lahan hijau ini juga diduga kuat bermasalah. Kawasan wisata yang dimotori PT Duta Putrì Bersaudara ini dibuka tanpa mengantongi izin usaha.

Padahal, tahun 2015, industri wisata kolam berenang ini sudah dibuka. Kawasan wisata seluas 19.835 meter persegi ini dibangun diatas lahan yang peruntukkannya untuk industri dan pertanian lahan basah. Sejak tahun 2015 dilakukan perubahan dalam Raperda RDTR.

Jalan Raya Manyar-Gresik Sering Macet, Polres Gresik Akan Buat Rambu Pengalihan Arus Lalu Lintas

Prabowo Sebut Elit Jakarta Kehilangan Akal Sehat, Akan Bagi Uang Jelang Pencoblosan

Levante Vs Real Madrid, Dua Gol Penalti Karim Benzema dan Gareth Bale Bawa Kemenangan Real Madrid

Namun hingga saat ini belum disyahkan sebagai lembaran daerah Kabupaten Pasuruan. aperda RDTR tersebut dimaksudkan untuk merivisi tata ruang di empat kecamatan yakni Purwosari, Kraton, Beji dan Bangil.

Meski masih dalam proses legalisasi, faktanya banyak industri yang terus bermunculab. Disinyalir, ada orang kuat yang ada di balik ini semua. Artinya, ada pihak yang memperbolehkan beberapa industri di Kraton dan Purwosari ini berdiri.

Bahkan untuk mendukung pengembangan wisata alternatif ini, Pemkab Pasuruan melakukan pelebaran dan perbaikan kualitas jalan di kawasan wisata Saygon Waterpark ini. Bahkan, anggaran yang digelontorkan pun mencapai belasan miliar rupiah.

Mantan ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda RDTR tahun 2015 DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi, mengaku kaget atas terbitnya perizinan kawasan wisata industri yang hanya merujuk pada Perda RTRW tahun 2010 tersebut.

Dikatakan dia, Perda tersebut dianggap tidak sesuai sehingga perlu disempurnakan melalui Raperda RDTR. Sayangnya, lanjut dia, sampai sekarang belum juga ada kejelasan kelanjutan RDTR ini. Informasi terakhir, raperda RDTR masih dievaluasi oleh pihak Pemprov.

Andri Wahyudi mengaku kecewa atas perlakuan diskriminasi terhadap proses perizinan dan penegakan aturannya. Karena hingga saat ini ada lebih dari 400 calon investor yang justru terganjal proses perizinan karena menunggu pengesahan Perda RDTR tahun 2015 tersebut.

Karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan ini akan mempertanyakan proses perizinan terhadap perusahaan - perusahaan yang sudah terlanjur berdiri pada kawasan yang saat ini Perda RDTR nya belum disahkan.

“Penegakan aturan itu tidak boleh pandang bulu, pilih kasih dan tebang pilih. Jangan hanya usaha-usaha kecil, toko swalayan modern yang dipaksa tutup karena tidak berizin,” tegas Andri Wahyudi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan kepada Tribunjatim.com
. (lih/TribunJatim.com).

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved