DPRD Kabupaten Gresik dan OPD Sepakat Memoratorium Toko Modern

DPRD Kabupaten Gresik bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepakat memoratorium toko modern di Kota Pudak.

DPRD Kabupaten Gresik dan OPD Sepakat Memoratorium Toko Modern
SURYA/SAMSUL HADI
Petugas mengecek makanan dan minuman di toko modern saat menggelar razia mamin 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepakat memoratorium toko modern di Kota Pudak itu.

Jumlah toko modern sendiri masih tanda tanya, karena OPD yang berwenang memiliki data yang berbeda.

Wakil Ketua DPRD Moh Syafi’ AM menyampaikan saat hearing, pembatasan toko modern untuk melindungi pelaku usaha kecil dan pasar tradisional. Karena jumlah toko modern cukup banyak membuat pedagang kehilangan pelanggan, apalagi mereka memiliki fasilitas yang lebih memadai.

“Jarak toko modern di Gresik sudah tidak sesuai dengan aturan perda. Mereka semua sudah menyalahi aturan perda nomor 13 tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, karena jaraknya berdekatan," jelasnya, Kamis (14/03/2019).

Lanjut Syafi, jika menurut perda jarak ritel modern dengan pasar tradisional paling sedikit 2000 meter di pedesaan, dan 1000 meter di wilayah perkotaan. Tetapi keadaan di lapangan tidak sesuai, bahkan jarak antara toko modern satu dengan lainnya saling berdekatan. Bahkan berhadapan.

Di Kecamatan Kebomas, sudah ada 44 toko modern berdiri, ini sudah menyalahi aturan karena jaraknya sangat berdekatan.

Polisi Akui Masih Tunggu Laporan Nasabah Bank BRI di Mojokerto yang Saldonya Terkuras Rp 65 Juta

Ribuan Hektar Sawah Terdampak Banjir di Kabupaten Tuban

DPW PKB Jatim Kutuk Keras Aksi Pembakaran Bendera PKB di Banyuwangi

Sesuai hasil kesepakatan hearing, moratorium bagi pemohon baru termasuk berkas yang telah masuk. Menertibkan toko modern yang berdiri, jika aspek perizinan tidak dipenuhi maka akan dilakukan penutupan.

"Yang sudah berdiri sebelum ada perda tahun 2011 maka tidak akan diberikan perpanjangan izin," tegasnya.

OPD berwenang memiliki data yang berbeda-beda hal ini membuat keseriusan untuk menata keberadaan toko modern demi melindungi pelaku usaha kecil menengah dan pasar tradisional patut dipertanyakan ketegasannya.

Data yang dimiliki Dinas Perizinan, Satpol PP dan Koperindag tidak sama. Urusan berapa jumlah pasti toko modern yang berdiri di Gresik menjadi teka-teki karena ketiga dinas yanh berwenang memiliki jumlah yang tidak sama satu sama lain.

Halaman
12
Penulis: Willy Abraham
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved