Wakil Wali Kota Kediri Sebut Inklusi Keuangan Jadi Kebijakan Pemerintah Dukung Pembangunan Nasional

Lilik Muhibbah mengatakan, inklusi keuangan telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia.

Wakil Wali Kota Kediri Sebut Inklusi Keuangan Jadi Kebijakan Pemerintah Dukung Pembangunan Nasional
SURYA/DIDIK MASHUDI
Wakil Wali Kota Kediri, Lilik Muhibbah menyalami peserta rapat TPAKD di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri, Senin (25/3/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Kota Kediri melakukan Rapat Koordinasi Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri 2019 di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri, Senin (25/3/2019).

Rapat Koordinasi Program Kerja TPAKD Kota Kediri 2019 diikuti Kepala KPWBI Kediri, Musni Hardi Kusuma, Kepala BPS Kota Kediri, Ellyn T Brahmana, Kepala Disperdagin Kota Kediri, Yetty Sisworini, Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, Kristianto, Kepala Bagian Perekonomian Kota Kediri, Bambang Priyambodo, dan Kepala Lembaga Jasa Keuangan di wilayah Kediri.

Pengarah TPAKD Kota Kediri Bambang Supriyanto menjelaskan, program kerja TPAKD Kota Kediri selama 2018 untuk mempercepat akses keuangan daerah.

Ada Kewajiban Kembalikan ke Pemerintah, Investor Bandara Kediri Pertimbangkan Lanjutkan Pembangunan

Pertama, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui literasi dan inklusi keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Ponpes Lirboyo Kediri.

Kedua, peran perempuan dalam peningkatan akses keuangan daerah melalui penguatan infrastruktur akses keuangan di PD BPR Kota Kediri.

Ketiga, pemberdayaan guru TPQ, Madin, dan Sekolah Minggu di Kota Kediri melalui literasi dan inklusi keuangan dengan perluasan akses keuangan melalui pembukaan 2015 rekening di PD BPR Kota Kediri.

Pemilih di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri Praktik Cara Melipat Surat Suara Pemilu

Keempat, pemberdayaan pengusaha muda startup melalui akses keuangan di sektor pasar modal dan pegadaian dengan perluasan akses melalui pembukaan 22 rekening tabungan emas PT Pegadaian.

Kelima, workshop kewirausaan melalui bimtek PIRT dan pengelolaan keuangan usaha dan program berkelanjutan implementasi tabungan simpanan pelajar (Simpel OJK) dengan 8.623 rekening.

Bambang Supriyanto juga menjelaskan, untuk 2019 TPAKD memiliki kebijakan strategis yaitu akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang diimplementasikan melalui optimalisasi peran TPAKD dan Satgas Waspada Investasi.

KPU akan Dirikan Dua TPS Pemilu 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Blitar

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dirumuskan beberapa kegiatan seperti percepatan akses keuangan daerah, survei nasional literasi dan inklusi keuangan, serta sinergi aksi dalam rangka mendorong tingkat inklusi nasional sebesar 75 persen.

Halaman
12
Penulis: Didik Mashudi
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved