Kabupaten Madiun Jadi Tuan Rumah HUT Satpol PP, Damkar, Satlinmas, Ini Pesan Bupati Madiun

Pemerintah Kabupaten Madiun menjadi tuan rumah perayaan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-69, Pemadam Kebakaran ke-100, dan Satuan Perlindungan Masyar

Kabupaten Madiun Jadi Tuan Rumah HUT Satpol PP, Damkar, Satlinmas, Ini Pesan Bupati Madiun
(Surya/Rahadian bagus)
Perayaan HUT Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas dimeriahkan perlombaan defile. 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun menjadi tuan rumah perayaan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-69, Pemadam Kebakaran ke-100, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-57 tahun 2019. Acara peringatan ulang tahun digelar di Alun-alun Rekso Gati, Kabupaten Madiun, Kamis (28/3/2019) pagi.

Perayaan ulang tahun kali ini, mengangkat tema tentang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Satlinmas Guna Menyukseskan Pemilu Serentak 2019.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro mengatakan, sesuai dengan tema tahun ini, Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas memiliki peran penting dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

"Untuk Satpol PP, Damkar dan Satlinmas, semoga pada peringatan HUT ini, bisa menjadi awal kebangkitan dan semangat baru, marwah baru untuk bisa bekerja lebih baik dan profesional," kata Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing, Rabu (27/3/2019) kemarin sore, usai memeriksa kesiapan acara kepada Tribunjatim.com.

Menurut Kaji Mbing, Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas memiliki peran strategis dalam menyukseskan pemilu serentak 2019 yang akan digelar 17 April mendatang. Satpol PP khususnya, akan membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemliu serentak 2019, agar aman dan tertib.

Gubernur Jatim Khofifah Ingatkan Pentingnya Peran Media Mainstream di Tengah Era Post Truth

Anak Nia Ramadhani Nangis Minta Susu Tapi Tak Diberi, Ardi Bakrie Kasihan, Istrinya Sibuk Menelepon!

Tri Rismaharini Terbang ke Rusia Jadi Pembicara Forum Pendidikan Internasional

"Jadi, eksekutornya adalah KPU, Satpol PP berada di belakangnya KPU, membantu KPU menyukseskan Pemilu. Membantu dalam hal apa pun, agar Pemilu sukses," paparnya kepada Tribunjatim.com.

Kaji Mbing menuturkan, di bawah kepemimpinannya yang baru, Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen agar tidak ada lagi opini mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) buangan. Selama ini ada opini, bahwa Satpol PP merupakan OPD buangan.

"Komitmen kami, tidak boleh satu OPD pun di Kabupaten Madiun, yang teropinikan menjadi OPD buangan, OPD yang menjadi, katakanlah ASN yang kurang disiplin, kurang tertib, nakal, itu di buang di situ. Kami tidak mengenal itu, artinya seluruh OPD di Kabupaten Madiun itu sama. Termasuk BPBD, dan Satpol PP," kata Kaji Mbing.

Orang nomor satu di Kabupaten Madiun ini menuturkan, Satpol PP merupakan OPD yang sangat penting, terutama untuk mengawal visi misi Kabupaten Madiun lima tahun ke depan yakni, Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak.

Satpol PP harus bisa menjadi penegak Perda dan Perbup, dan menjaga marwah dari birokrasi. "Artinya, di situlah. Kalau punya komitmen mengangkat derajat penghormatan birokrasi, ya perbaiki dulu di Satpol PP nya," katanya.

Kaji Mbing menuturkan, Pemkab Madiun sangat memberikan atensi bagi kemajuan Satpol PP yang juga membidangi Damkar. Di antaranya dengan melakukan perbaikan sumber daya manusia, inventarisir tugas dan juga perbaikan sistem.

"Kami sangat atensi dengan Satpol PP, kaitan dengan SDM dan sistemnya akan kami rombak. Mungkin akan kami kaji ulang terkait SDM-nya. Ketika SDM itu trouble, trouble di sini maksudnya kurangnya kemampuan akan kami tingkatkan," katanya.

Satpol PP harus memahami tentang aturan kerja dan aturan yang berlaku di seluruh OPD, baik aturan fungsional dan struktural. Selain itu, juga harus dapat berintegrasi dengan OPD lain, agar tugas dan peran Satpol PP dapat maksimal.

"Selain penegakan perda, Satpol PP juga memiliki peran besar dalam pencapaian visi misi, sebagai garda terdepan mengawal visi misi. Kita bicara Aman, Mandiri, Sejahtera Berakhlak, seluruh yang sejalan kita bantu. Yang kontroversi harap menyesuaikan, dan tugas Satpol PP membuat kesesuaian itu," jelasnya.

Kaji Mbing mengatakan, Satpol PP juga harus memiliki kemampuan managerial. Misalnya, ketika ada keluhan masyarakat, harus mengetahui cara menangani keluhan masyarakat tersebut. (rbp/Tribunjatim.com)

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved