Pemkab Gresik Akui Kesulitan Terkait Pembebasan Lahan di Kali Lamong, Tiap Tahun Banjir

Banjir langganan tiap tahun di Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, diakibatkan luapan kali Lamong.

Pemkab Gresik Akui Kesulitan Terkait Pembebasan Lahan di Kali Lamong, Tiap Tahun Banjir
TribunJatim/Sugiyono
BANJIR - Akses jalan desa yang dekat sungai Kali Lamong sudah mulai terendam banjir, Jumat (3/3/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Banjir langganan tiap tahun di Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, diakibatkan luapan kali Lamong.

Penyebabnya, terdapat pendangkalan dan penyempitan pada sungai sehingga wilayah Gresik Selatan selalu terendam banjir terutama saat musim hujan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tidak tinggal diam, anggaran sudah disiapkan setiap tahun untuk membebaskan lahan milik sungai yang dimiliki warga.

Tetapi hal itu tidak dapat serta merta membuat upaya Pemkab dalam menangani kali Lamong berjalan mulus.

Kesulitan yang dialami hingga detik ini adalah kendala pembebasan lahan. "Kami tidak bisa memaksa pada masyarakat terkait pembebasan lahan," ujar Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto usai sidang paripurna DPRD Gresik, Kamis (28/3/2019).

Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib angkat bicara terkait hal itu, menurutnya saat meninjau langsung lokasi banjir di wilayah Kecamatan Benjeng, beberapa warga mendukung upaya Pemkab terkait pembebasan lahan sungai milik kali Lamong.

OTT Anggota DPR RI, KPK Temukan 400 Ribu Amplop Diduga untuk Serangan Fajar Jelang Pemilu 2019

Ganggu Lingkungan, Gubernur Jatim Khofifah Bakal Relokasi IPAL LIK Magetan

Ibu Nagita Slavina Rogoh Kocek Rp 31 Juta untuk Jaket Penuh Coretan, Lihat Bentuknya, Mau Punya?

Camat Benjeng yang sempat ditemuinya juga menyampaikan masyarakat di wilayahnya memberikan lampu hijau.

"Intinya warga itu tidak keberatan ada pembebasan lahan," katanya kepada Tribunjatim.com.

Tidak main-main, untuk mengawal penanganan banjir di kali lamong, pihaknya akan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk menelusuri lahan yang menjadi wilayah sungai dan mana lahan yang sudah menjadi milik warga.

Politisi dari partai PPP ini juga melibatkan Balai Besar Bengawan Solo (BBWS) untuk melakukan pemetaan lahan. Karena banyak lahan yang sudah beralih fungsi menjadi bangunan padahal dulunya merupakan wilayah sungai.

Jika demikian, pihak terkait akan melakukan penertiban untuk mengembalikan wilayah sungai. "DPRD hanya mendorong Pemkab agar dapat menyelesaikan persoalan banjir di Kali Lamong," tutupnya kepada Tribunjatim.com. (wil/Tribunjatim.com)

Penulis: Willy Abraham
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved