Plt Bupati Trenggalek Gus Ipin Laporkan Hadiah yang Diterima ke Unit Pengendalian Gratifikasi

Plt Bupati Trenggalek, M Nur Arifin laporkan hadiah yang diterima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Plt Bupati Trenggalek Gus Ipin Laporkan Hadiah yang Diterima ke Unit Pengendalian Gratifikasi
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Plt Bupati Trenggalek, M Nur Arifin laporkan hadiah yang diterima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Senin (8/4/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, Plt Bupati Trenggalek, M Nur Arifin laporkan hadiah yang diterima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Senin (8/4/2019).

Hadiah tersebut berupa dompet kulit brand merek kenamaan.

Dibantu Kepala Inspektorat Trenggalek, Bambang Setiadji, di ruang kerjanya, Gus Ipin, sapaan akrab M Nur Arifin, melengkapi persyaratan administratif untuk pelaporan gratifikasi ini.

"Memang selama menjadi wakil bupati hampir tidak ada bentuk gratifikasi, karena memang kewenangannya terbatas. Tetapi setelah menjadi bupati ini, seperti saya ulang tahun ada yang mau memberikan kado," ungkap Nur Arifin.

Gus Ipin Belum Tiba di Trenggalek Agropark, 2.000 Durian Sudah Ludes Diserbu Ribuan Warga

"Ada yang saya peringatkan tidak usah memberi, tetapi ada juga yang tetap memaksa memberi kado. Sebagai bentuk penghormatan, akhirnya saya terima juga," imbuhnya.

Lebih lanjut, karena kado tersebut dari salah satu badan usaha, Gus Ipin pun meminta Bambang Setiadji untuk membantu melapor pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

"Cita cita saya dengan Pak Inspektur, di Trenggalek nantinya ada pojok integritas, sehingga bila ada laporan terkait gratifikasi yang menimpa saya atau pejabat saya dari pihak swasta, ataupun yang lain-lain, dapat segera dilaporkan dan identitas dari yang memberi juga perlu kita jaga," kata Gus Ipin.

Persebaya Vs Arema FC, Bajul Ijo Siapkan Strategi Khusus Jika Pergerakan Amido Balde Dimatikan

Gus Ipin melanjutkan, jika nanti sudah ada pojok integritas, semua untuk melaporkan ke sana.

Ia juga mengimbau, jika ada yang mau memberi, akan diarahkan memberi ke BAZNAS atau mungkin melalui forum CSR ke dalam bentuk kegiatan di lapangan.

"Gratifikasi ini menjadi akar daripada tindak pidana korupsi, sehingga perlu kita hindari," tegas Gus Ipin.

Pengendalian gratifikasi ini, juga menjadi satu komitmen seluruh kepala daerah di Jawa Timur saat difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur bersama KPK untuk membuat komitmen Integritas bersama, yang salah satu rencana aksinya mengoptimalkan peran unit pengendali gratifikasi.

Diet Sampah Plastik, Pemkab Trenggalek Ajak Semua Instansi Pemerintahan Bawa Botol Air Minum Sendiri

Inspektur Trenggalek, Bambang Setiadji menerangkan, prosedur pelaporan gratifikasi ini diawali dari pelaporan penerima, tidak hanya berlaku bagi pucuk pimpinan seperti bupati, melainkan bagi seluruh penyelenggara negara atas pemberian dari pihak lain yang dianggap ada unsur gratifikasinya.

Menurut Bambang Setiadji, pelaporan ini bisa dilakukan langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi, dengan batasan-batasan 7 hari setelah barang ini diterima, dan 14 hari setelahnya UPG harus sudah menyampaikan ke KPK.

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved