Polres Malang Bentuk Satgas Anti Money Politics, Ada 33 Orang, Berantas Politik Uang dan Judi Pemilu

Polres Malang Bentuk Satgas Anti Money Politics, Ada 33 Orang, Berantas Politik Uang dan Judi Pemilu.

Polres Malang Bentuk Satgas Anti Money Politics, Ada 33 Orang, Berantas Politik Uang dan Judi Pemilu
SURYA/ERWIN WICAKSONO
Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung menyerahkan secara simbolis penyematan rompi kepada salah seorang anggota Satgas dalam pengukuhan Satgas Anti Money Politics di Pendopo Kabupaten Malang, di Kepanjen, Selasa (9/4/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Polres Malang bersiap hadapi Pemilu 2019 dengan membentuk Satgas Anti Money Politics di Pendopo Kabupaten Malang,Kepanjen, Selasa (9/4/2019).

Pembentukan satgas yang beranggotakan 33 orang juga sebagai tindakan preventif Polres Malang terhadap praktik politik uang saat Pemilu.

Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung menyerahkan secara simbolis penyematan rompi kepada salah seorang anggota Satgas.

Buntut Penetapan Eks Sekkota Malang Jadi Tersangka Korupsi APBD-P, KPK Panggil Wali Kota Sutiaji

Wali Kota Malang Sutiaji Diperiksa KPK, GMPK: Korupsi di Kota Malang Belum Selesai

Polisi Temukan Fakta Baru Kasus Pembunuhan di Jembatan Gadang Kota Malang

RSUD dr Saiful Anwar Malang Disiapkan Khofifah sebagai Pusat Unggulan Transplantasi Ginjal dan Hati

"Integritas penyelenggara Pemilu harus terjaga dengan baik. Maka dari itu, sekarang dikukuhkan Satgas Anti Money Politics. Satgas ini tidak serta merta hanya bertindak di lapangan. Namun bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Malang," terang Ujung.

Ujung menambahkan, Satgas juga berfokus pada penindakan praktik botoh atau judi pemilu.

Ia memastikan Satgas Anti Money Politics telah siap menjalankan tugasnya hingga memantau pada tingkatan desa, sehingga diharapkan tak terjadi pelanggaran Pemilu.

Adanya Satgas Money Politics ini, juga mempermudah kinerja Polres Malang dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2019.

"Anggota Satgas Anti Money Politics sudah ada hingga tingkat desa untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran Pemilu. Praktik botoh atau judi juga menjadi fokus. Jika menemukan pelanggaran bisa langsung melapor ke Bawaslu atau ke kami kepolisian," imbuh Ujung.

Ujung menegaskan segala bentuk praktik politik uang dilarang. Jika ada praktik yang melakukan politik uang, maka akan berhadapan dengan Satgas Anti Money Politics.

"Saya tekankan jangan ciderai jalannya Pemilu 2019 dengan berbagai macam praktik politik uang. Pesta demokrasi ini harus menjunjung tinggi asas Langsung, Bebas, umum dan rahasia," tegas Ujung.

Halaman
123
Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved