Kasus Suap, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Dituntut 6 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Ajukan Pleidoi

Kasus Suap, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Dituntut 6 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Ajukan Pleidoi Pekan Depan.

Kasus Suap, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Dituntut 6 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Ajukan Pleidoi
TRIBUNJATIM.COM/KUKUH KURNIAWAN
Suasana Usai Persidangan Walikota Pasuruan Dengan Agenda Pembacaan Tuntutan, Senin (15/4/2019). 

Dengan pembacaan tuntutan tersebut, maka sidang selanjutnya akan dilanjutkan Senin (23/4/2019) dengan agenda pledoi.

Sementara itu, usai sidang, jaksa KPK mengatakan tidak mengenakan uang pengganti kepada terdakwa Wahyu Trihadianto. "Karena terdakwa sudah membayar uang pengganti tersebut," jelasnya Taufik kepada TribunJatim.com.

Kuasa hukum terdakwa Setiyono, Ali Ismail menjelaskan pihaknya keberatan dengan tuntutan yang diajukan oleh JPU KPK.

"Menurut saya, tuntutan tersebut terlalu berat untuk klien saya. Sehingga nanti ada beberapa hal yang menjadi keberatan yang akan kami tuangkan di pledoi,"tandasnya.

Sebelumnya, kasus ketiga terdakwa bermula dari hasil tangkap tangan KPK. Dimana ketiga terdakwa menerima suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan. Yaitu proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dimana untuk proyek tersebut, Setiyono mendapat jatah 10 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 2.210.266.000. Selain itu juga ada permintaan 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved