Tiga Posisi Jabatan Kepala Dinas di Jajaran Pemkab Malang Masih Kosong Hingga Saat Ini, Kenapa?

Pengisian tiga jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang masih belum menemui titik terang alias masih menunggu kepastian dari pusat.

Tiga Posisi Jabatan Kepala Dinas di Jajaran Pemkab Malang Masih Kosong Hingga Saat Ini, Kenapa?
TRIBUNJATIM.COM/ERWIN WICAKSONO
Pemerintah Kabupaten Malang gelar serah terima jabatan eselon II & III di Ruang Anusapati Pemkab Malang, pada Jumat (7/9/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pengisian tiga jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang masih belum menemui titik terang alias masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

Tiga jabatan eselon II yang masih kosong sampai saat ini antara lain posisi kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo), kepala dinas kesehatan (dinkes), dan kepala dinas pekerjaan umum sumber daya air (PU SDA).

“Sampai sekarang masih belum turun. Sepertinya masih sibuk urus pemilu," terang Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Didik Budi Mulyono ketika dikonfirmasi, Senin (15/4/2019).

Korban Pelecehan Seksual di Malang Melapor ke Polisi Malah Ditolak, Disebut Buktinya Kurang Kuat

Gencar Lakukan Pembenahan, Pemkot Malang Targetkan Kurangi 20 Titik Banjir, Ini Kata Sutiaji

Tak Sengaja Temukan Pistol di Bawah Bantal, Bocah Empat Tahun Ini Menembak Kepalanya Sendiri

Didik menambahkan, tindakan selanjutnya yakni menargetkan pembentukan pansel (panitia seleksi) untuk pengisian tiga formasi tersebut dilaksanakan pada bulan Mei mendatang.

Lebih detail ia menjelaskan, Izin dari komisi aparatur sipil negara (KASN) harus dikantongi terlebih dahulu oleh pemkab sebelum membentuk panitia seleksi (pansel) pengisian tiga jabatan tersebut.

Karena, pimpinan tertinggi di lingkungan Pemkab Malang masih belum definitif. Untuk itu pelaksana tugas (Plt) Bupati Malang Muhammad Sanusi tidak memiliki kewenangan untuk melantik pejabat dilingkungan pemerintahan yang dipimpin.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nurman Ramdansyah menjelaskan saat ini pihaknya masih terus mengejar surat izin kepada KASN.

Apabila pengisian tiga jabatan eselon II harus melalui izin KASN, maka untuk mengisi jabatan fungsional setingkat kepala seksi, kepala bidang, serta sekretaris dinas BKD harus mengajukan izin pada Kementerian Dalam Negeri (kemendagri).

“Prosesnya bertingkat, kemarin sudah kami ajukan ke gubernur dan hari ini (kemarin) rencananya akan ditandatangani oleh kementerian. Tapi karena molor, target saya bulan ini harus sudah tuntas,” ungkap Nurman. 

Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved