Kejati Jatim Tahan Eks Dirut PT DPS Riry Syeried Jetta Atas Kasus Dugaan Korupsi

mantan Dirut PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) Riry Syeried Jetta ditangkap dan ditahan di Rutan Negara Kelas I Kejati Jatim.

Kejati Jatim Tahan Eks Dirut PT DPS Riry Syeried Jetta Atas Kasus Dugaan Korupsi
Surya/samsul Arifin
Riry Syeried Jetta (kenakan rompi) ditangkap dan ditahan di Rutan Negara Kelas I Kejati Jatim, Selasa, (15/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Meski momen Bulan Suci Ramadan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim tak segan melakukan penahanan terhadap para koruptor.

Kali ini, mantan Dirut PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) Riry Syeried Jetta ditangkap dan ditahan di Rutan Negara Kelas I Kejati Jatim.

Tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan kapal floating crane di PT DPS senilai Rp 63 miliar ini menjalani pemeriksaan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim sekitar pukul 09.00 WIB.

Setelah hampir tujuh jam lamanya menjalani pemeriksaan, atau sekitar pukul 16.00, tersangka kemudian dikeler menuju Rutan Kejati Jatim.

Dirut PT DPS periode 2014-2016 tersebut disangka turut melakukan korupsi bersama tersangka Antonius Aris Saputra (berkas terpisah) selaku Dirut A&C Trading Network (ACTN) yang berkedudukan di Singapura.

 Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi menjelaskan, saat pengadaan kapal tersangka Riry tidak melibatkan tim yang telah dibentuk. Untuk mengelabui seolah-olah pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan, banyak dokumen yang dibuat tanggal mundur (backdate).

Persebaya Surabaya Datang Dengan Taktik Yang Berbeda Hadapi Bali United

BREAKING NEWS, Polisi Tangkap Terduga Pelaku Mutilasi di Kota Malang

Dilaporkan Tabrak Pintu Kaca, Siswa SD di Sidoarjo Meninggal dengan Luka Robek di Leher

“Kapal yang dipesan itu adalah kapal ex Rusia yang dibuat tahun 1973. Jadi usianya sudah 43 tahun lebih. Padahal sesuai peraturan menteri perdagangan No 75 tahun 2013 pengadaan barang bekas maksimal usia 20 tahun,” kata Aspidsus Didik Farkhan Alisyahdi, Selasa, (15/5/2019).

Bahkan, masih kata Didik, dalam pengadaan floating crane 8.500 TLC pada tahun 2015 itu, PT DPS telah mengeluarkan uang USD 4.500.000 atau senilai Rp 63 miliar. Namun kapal yang dipesan itu tidak pernah diterima sampai sekarang.

“Dalam proses pengadaan kapal floating crane itu diduga telah melanggar beberapa peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Termasuk Peraturan Menteri Perdagangan No 75 tahun 2013 yang mengatur ketentuan impor Barang Modal bukan baru,” tegas Didik.

Halaman
12
Penulis: Samsul Arifin
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved