Kader Golkar Sumenep Segel Kantor DPD, Ini Isi Tuntutannya

Sedikitnya 50 orang kader Partai Golongan Karya (Golkar) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumenep, Madura, yang terletak

Kader Golkar Sumenep Segel Kantor DPD,  Ini Isi Tuntutannya
TribunJatim/Moh.Rivai
Kantor DPD Partai Golkar Sumenep yang dicorat-coret dan ditutup paksa oleh kader Partai Golkar Sumenep, Rabu (1/3/2017). 

 Laporan Kontributor Surya, Mohammad Rifai

TRIBUNJATIM.COM, SUMENEP - Sedikitnya 50 orang kader Partai Golongan Karya (Golkar) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumenep, Madura, yang terletak di Jl Panglima Sudirman, Kecamatan Kota Sumenep, Rabu (1/3/2017).

Mereka menyegel kantor partai berlambang Pohon Beringin itu karena kepengurusan hasil Musda 2016 lalu cacat.

Koordinator aksi, Abdul Aziz yang juga Ketua Angkatan Muda Pemuda Golkar (AMPG) Sumenep mengatakan, kedatang mereka sebagai bentuk protes atas pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar pada 23 Oktober 2016 lalu, yang dinilai syarat kejanggalan dan bahkan ada pemaksaan kehendak untuk memenangkan salah satu kandidat.

"Kami menilai kepengurusan saat ini tidak ada, karena pada pelaksanaan Musda tahun 2016 lalu cacat. Itu karena sangat terlihat adanya permainan dan bahkan kecurangan, yang sangat merusak citra Partai Golkar,’’ ujar Abdul Azis, saat menyampikan aspirasinya usai menyegel kantor DPD Golkar, Rabu (1/3/2017).

Baca: Ketua PWNU Jatim Masuk Daftar Bacagub Golkar

Abdul Azis mengatakan, yang dimaksud dengan adanya dugaan permainan dan kecurangan dalam proses pemilihan kandidat Ketua DPD Partai Golkar, yakni upaya pengkondisian terhadap 12 Pelaksana Tugas (Plt) Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar, serta adanya penyuapan terhadap tim verifikasi dari Jawa Timur.

" Akibat permainan dan pengkondisian serta dugaan penyuapan terhadap tim verifikasi dari Pengurus Jawa Timur, Sehingga kemudian 12 Plt PK tersebut dinyatakan lolos verifikasi. Padahal seharusnya tidak lolos," kata Abdul Azis.

Karena adanya permainan dan bahkan penyuapan dalam proses Musda Partai Golkar maka sebanyak 16 dari 24 pengurus kecamatan (PK) Partai Golkar menolak hasil Musda dan meminta DPP Partai Golkar membatalkan hasil Musda dan Surat Keputusan (SK) hasil Musda dibatalkan karena cacat hukum.

" Dari 16 PK menolak hasil Musda lalu, dan menyatakan kepengurusan DPD Partai Golkar Sumenep kosong. Karena itu kantor DPD ini disegel sampai batas waktu Musda ulang dilakukan dan pengurus DPD baru dan sah ditetapkan," tegas Kepada TribunJatim.com.

Ketua DPD Partai Golkar Sumenep hasil Musda 23 Oktober 2016 lalu, Iwan Budiharto mengatakan aksi kader Partai Gollar yang melakukan penyegelan, sebagai bentuk penyampaian aspirasi bagi kader-kadernya. Dan bagi Partai Golkar aspirasi tersebut dinilai hal yang biasa dan merupakan bagian dinamikan politik di Partai Golkar.

"Itu merupakan bagian dari dinamikan politik di Partai Golkar dan hal yang demikian merupakan hal biasa terjadi di Golkar. Asal aspirasi tersebut masih sesuai aturan dan batas-batas tertentu dan tidak berbuat anarkhis,’’ tepis Iwan Budiharto.

Bagi anggota Komisi III DPRD Sumenep ini, sebetulnya aksi mereka tidak terkait dengan pelaksaan Musda, tetapi karena sebagian SK Kepengurusan baik di DPD dan Pengurus Kecamatan (PK) yang belum turun semua dari DPP Partai Golkar.

"Tidak turunnya SK itu bukan dari DPD, tetapi dari pusat dan hal itu tidak hanya terjadi di Sumenep, tetapi juga sama di berbagai daerah," tegasnya.

Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved