Pungli Surat Wasiat Warga, Kades ini Ditetapkan Tersangka

Tim Saber Pungli menetapkan Pitono (45), Pj ades Nogosari, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, sebagai tersangka pungli terhadap warganya, Rabu (1/3/2017).

Pungli Surat Wasiat Warga, Kades ini Ditetapkan Tersangka
SURYA/GALIH LINTARTIKA
Tim saber pungli menunjukkan barang bukti terkait penetapan Pj Kades Nogosari sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli dalam pengurusan surat ahli waris dan SPPT, di Mapolres Pasuruan, Rabu (1/3/2017). 

Laporan Wartawan Surya, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Tim Saber Pungli akhirnya menetapkan seorang oknum Pj Kepala Desa (Kades) Nogosari, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, sebagai tersangka, Rabu (1/3/2017) siang.

Dia adalah Pitono (54) warga Dusun Nampes, Desa Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Penetapan tesangka dilakukan setelah tim saber pungli yang beranggotakan kepolisian dan kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan selama 1 x 24 Jam.

Pitono diamankan setelah menarik pungutan terhadap salah satu warganya yakni Dedi Zulmi Arman ahli waris alm Rusmini saat mengurus surat ahli waris dan perubahan nama SPPT.

Saat itu, ditarik uang Rp 3 juta untuk melakukan pengurusan surat keterangan waris dan perubahan nama SPPT. Padahal, sesuai dengan ketentuannya, pengurusan dua item itu tidak dipungut biaya sedikit pun.

"Kami amankan yang bersangkutan sesaat setelah menerima uang Rp 3 juta untuk biaya pengurusan itu. Dan akhirnya, kami terbitkan surat penetapan tersangka, setelah kami melihat apa yang dilakukan ini salah," ujar Wakapolres Pasuruan, Kompol Bagus Ichwan.

Dikatakan, dalam pemeriksaan terungkap bahwa yang bersangkutan ini menarik biaya untuk pengurusan itu.

"Alasannya sih untuk biaya ini itu, notaris, biaya pengurusan dan sebagainya. Apapun alasannya, apa yang dilakukannya ini salah dan perlu ditindaklanjuti," ungkapnya.

Dalam penggerebakan itu, tim saber pungli berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya tas kecil warna coklat berisi uang Tunai sebesar Rp 3 juta, satu buah map warna biru berisi SPPT asli atas nama Rusmini.

Polisi juga mengamankan foto kopi permohonan KTP baru atas nama Dedi Zulmi Arman, foto kopi SPPT atas nama Rusmini, foto kopi permohonan surat keterangan waris, foto kopi KK. Satu kwitansi penerimaan uang dari pemohon.

Pejabat kades ini disangka melanggar Pasal 11, 12 huruf e, Subsider Pasal 12 A UU No 31 th 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepada TribunJatim.com, Pitono mengatakan bahwa mengurus itu tidak mudah dan tidak murah. Bahkan, dibutuhkan biaya untuk membuat surat ahli waris ini.

"Biaya untuk notaris, biaya untuk saksi-saksi dan lainnya kan juga tidak gratis. Mereka harus dibayar toh," akunya singkat.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved