Terungkap, Dana Pajak Rp 139 Miliar di Waropen Dikantongi 50 Pejabat Setempat

Temuan baru dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua mengenai kasus dugaan korupsi Pemerintah Kabupaten Waropen cukup mengejutkan.

Terungkap, Dana Pajak Rp 139 Miliar di Waropen Dikantongi 50 Pejabat Setempat
istimewa
Ilustrasi Penggelapan 

TRIBUNJATIM.COM - Temuan baru dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua mengenai kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana pajak daerah Pemerintah Kabupaten Waropen tahun 2008-2010 senilai Rp 139 miliar cukup mengejutkan.

Dari hasil penelusuran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan diduga dana tersebut ke mengalir ke rekening 50 orang pejabat saat itu.

Sebelumnya mantan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Waropen berinisial RF telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dalam kasus tersebut pada 7 Februari 2017 lalu.

Dalam temuan penyidik, RF memindahkan uang Rp 139 miliar dari rekening Pemda Kabupaten Waropen ke lima rekening pribadinya. Padahal, dana yang berasal dari APBD tersebut digunakan pembangunan infrastruktur dan layanan publik bagi masyarakat.

RF dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Nikson N Mahuse di Jayapura, Senin (20/3/2017) ketika dikonfirmasi membenarkan adanya dugaan aliran dana Rp 139 miliar yang dipindahkan RF ke rekening puluhan pejabat tersebut.

"Tim kami langsung ke Waropen untuk menyelidiki penyalahgunaan dana tersebut pada awal Maret lalu. Para penerima adalah mantan Bupati Waropen, mantan pimpinan sejumlah instansi dan pejabat Pemkab Waropen yang masih aktif hingga kini," kata Nikson.

Ia menuturkan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi di Waropen bahwa dana pajak daerah RF senilai Rp 139 miliar kemudian dipinjamkan ke sejumlah pimpinan instansi dan dimasukkan ke ke puluhan pejabat pada tahun 2008-2010.

"Seharusnya dana ini tak bisa dipinjamkan karena harus melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat," papar Nikson.

Ia menambahkan, penyidik kejati Papua berencana memanggil RF untuk diperiksa sebagai tersangka dalam waktu dekat ini.

Sekretaris Daerah Pemkab Waropen Melianus Aiwui ketika dihubungi mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Kejati Papua untuk mengungkap kasus penyalahgunaan dana pajak daerah senilai Rp 139 miliar hingga tuntas.

"Saya sendiri yang mendampingi tim penyidik Kejati Papua saat penyidikan kasus ini di Waropen. Dampak dari kasus ini telah menghambat pembangunan sarana prasarana  seperti jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat Waropen," tutur Melianus. 

Editor: Agustina Widyastuti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved