Elemen Mahasiswa Tolak Pembangunan Tol Jombang - Mojokerto, Ini Alasannya

Elemen mahasiswa dan masyarakat juga menyuarakan protes dan penolakan segala bentuk eksploitasi sumberdaya alam yang menindas rakyat.

Penulis: Sutono | Editor: Mujib Anwar
SURYA/SUTONO
Puluhan massa elemen mahasiswa dan masyarakat saat menggelar demo menolak tol Jombang - Mojokerto dan tolak eksploitasi sumberdaya alam (SDA) yang menyengsarakan rakyat di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang, Senin (3/4/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Puluhan aktivis dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Agraria (Gempar) Jombang turun jalan dengan sasaran DPRD Jombang, Senin (3/4/2017).

Mereka menyuarakan protes dan penolakan segala bentuk eksploitasi sumberdaya alam yang menindas rakyat. Mereka juga menuding Pemkab Jombang gagal melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.

Massa mnengawali demo dari depan Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang. Sembari membawa spanduk dan beberapa poster protes, mereka berjalan menuju kantor DPRD Jombang di Jalan Wahid Hasyim.

Sepanjang jalan mereka berorasi menyuarakan protes mereka.

Syahdan, aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), saat berorasi mengatakan Pemkab Jombang gagal total melindungi dan mensejahterakan rakyat.

Pembangunan di Jombang mengabaikan kedaulatan pangan dan keadilan agraria.

"Contohnya, pembangunan tol Jombang-Mojokerto berada di area lahan hijau. Pembangunan pabrik terbukti berada di lahan produktif. industtrialisai yang mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi memakan tumbal petani Jombang,” teriak Syahdan.

Selain berorasi, para pengunjuk rasa juga menggalang tanda tangan sebagai bentuk dukungan solidaritas yang diambil dari masyarakat pengguna jalan.

Sesampai di jalan depan gedung DPRD, langkah mereka terhenti karena pintu gerbang ditutup, dijaga polisi dan Satpol PP.

Namun demikian, mereka tak bergeser, melainkan melanjutkan orasi di depan gedung rakyat tersebut.
Terdapat enam tuntutan diusung pendemo.

Yakni, tuntaskan Amdal Tol Jombang-Mojokerto, lindungi hak-hak petani sebagai amanat UU No 33/1945, tolak Perda yang mengorbankan lahan produktif, tolak pendirian perusahaan PT Danone, produsen air mineral merek Aqua di Mojowarno.

Kemudian tegakkan hasil Muktamar NU ke 33 yang mengharamkan alih fungsi lahan produktif, dan terakhir tolak beroperasinya PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah.

Perwakilan massa yang terdiri dari unsur GMNI, HMI, Kontras, dan GMPI ditemui Wakil Ketua DPRD Subaidi Mukhtar dan Ketua Komisi A, Cakup Ismono.

Subaidi dan Ismono berjanji, terkait eksploitasi yang ada di Jombang, pihaknya segera mengkaji ulang dan memanggil pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab bila ditemukan pelanggaran hukum.

“Sesegera mungkin kita akan jadwalkan pemanggilan pihak-pihak yang terkait bila ditemukan pelanggaran hukum. Tentu sebelumnya akan kami kaji ulang,” jelas Subaidi.

Nurul Chakim, koordiantor aliansi Gempar Jombang menegaskan akan terus mengawal hasil audensi perwakilan pendemo dengan legislatif, sebagai bentuk keseriusan mereka memelototi kasus-kasus agraria di Jombang.(Surya/Sutono)

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved