Dosen STISIP Muhammadiyah Madiun Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Bappeda Madiun

Meski telah mengantongi dua calon tersangka, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur masih memanggil sejumlah saksi untuk

Dosen STISIP Muhammadiyah Madiun Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Bappeda Madiun
istimewa
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Meski telah mengantongi dua calon tersangka, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur masih memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam kasus penyelewengan dana rutin tahun anggaran 2015 senilai Rp 2 miliar di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun.

Kepala Seksi Pidana Khusus, Wartajiono Hadi mengatakan, Tim Penyidik Kejari Mejayan memanggil lima orang pegawai Bappeda dan seorang dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Madiun, Mujahidin.

"Betul hari ini kami memanggil saksi kaitannya dengan kasus Bappeda. Lima orang pegawai Bappeda dari Bidang Ekonomi dan satu orang dari luar PNS," kata Hadi saat ditemui usai pemeriksaan.

Mujahidin yang menjabat sebagai Wakil Dewan Pendidikan Kabupaten Madiun ini diperiksa kaitannya dengan penggunaan anggaran kegiatan analisa biaya pendidikan dasar yang merupakan program di Bidang Sosial Budaya Bappeda tahun 2015.

"Saya tidak bisa sebutkan secara detail. Intinya kami memeriksa Muijahidin terkait dengan penggunaan dana taktis kegiatan tahun 2015," kata Hadi.

Saat ditanya, apakah Mujahidin juga merupakan pengguna atau penerima anggaran dalam kegiatan itu, Hadi enggan menjelaskan.

Sementara itu, Mujahidin membenarkan pemanggilan dirinya sebagai saksi oleh Kejari Mejayan terkait dengan kasus Bappeda.

Ia mengaku ditanya perihal proses penelitian analisa biaya pendidikan yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Ponorogo tahun 2015.
Penelitian itu merupakan program Bappeda dengan nilai kontrak sebesar Rp 90 juta.

Baca: Gara-gara Pembagian Air, Tetangga Dibacok

"Ditanya, proses penelitian itu apa sudah terealisasi. Sudah terealisasi, dan penelitiannya selesai. Tapi implementasi penerapannya di Dinas Pendidikan belum maksimal," katanya.

Dalam penelitian tersebut, Mujahidin mengaku selaku pencermat dewan pendidikan.

"Selaku pencermat dewan pendidikan pada saat itu. Kan sekolah sekolah yang menjadi fokus grup disuksi ada pelibatan dewan pendidikan juga,"katanya.

Pantauan di lokasi, hingga pukul 16.30 lima pegawai Bappeda yang diperiksa di ruang Kasi Pidsus belum juga keluar.(Surya/Rahadian Bagus)

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved