Perda Baru Kota Surabaya untuk Cantolan Hukum PP 18 Tahun 2017 Dibuat dalam Waktu Tiga Minggu

Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru disahkan.

Perda Baru Kota Surabaya untuk Cantolan Hukum PP 18 Tahun 2017 Dibuat dalam Waktu Tiga Minggu
TribunJatim.com/Nurul Aini
Ketua BPP DPRD Surabaya, Moch Mahmud. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nurul Aini

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru disahkan pada Maret lalu.

Karenanya, untuk menjalankan aturan tersebut perlu dibuat cantolan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengacu pada PP tersebut.

Badan Pembentuk Perda (BPP) DPRD Surabaya membicarakan hal tersebut dalam rapat BPP, Jumat (7/7/2017).

Baca: Tanggapi Merebaknya Aksi Terorisme, Pesan Wali Kota Surabaya Ini Bikin Adem

Dalam rapat tersebut turut hadir pula SKPD Pemerintah Kota bagian hukum dan pemerintahan.

Terjadi perundingan panjang dalam pembahasan pembentukan Perda.

Mengingat waktu untuk pembuatan perda tidak lama, yakni harusnya tiga sampai empat bulan sejak PP 18 tahun 2017 sebagai acuannya diundangkan.

PP tersebut telah diundangkan pada Maret 2017, artinya Pansus yang akan memegang tugas pembentukan Perda hanya memiliki waktu tiga minggu sebelum Agustus.

Baca: Satu Bangunan Persil Dibongkar Pemkot Surabaya, Ternyata Ganti Ruginya . . .

"Target kita Akhir bulan jadi, karena memang waktunya segitu," kata Ketua BPP DPRD Surabaya, Jawa Timur, Moch Mahmud.

Dalam waktu tersebut, DPP harus melakukan kajian terlebih dahulu sebelum membentuk Pansus karena Perda yang dibuat merupakan Perda baru.

Penulis: Nurul Aini
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved