Dewan Pendidikan Jatim: Gugatan Pengelolaan SMA/SMK Sarat Unsur Politik

Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Akhmad Muzakki: gugatan pengelolaan SMA/SMK sarat akan unsur politik.

Dewan Pendidikan Jatim: Gugatan Pengelolaan SMA/SMK Sarat Unsur Politik
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Akhmad Muzakki saat ditemui TribunJatim.com di Kantor PWNU Jatim, Jalan Gayungsari, Surabaya, Selasa (25/7/2017). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Akhmad Muzakki ikut berkomentar terkait Pemkot Blitar dan tiga warga Surabaya yang didukung oleh Pemkot Surabaya, menggugat wewenang pelaksanaan pengelolaan SMA/SMK di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Muzakki, gugatan tersebut sarat akan unsur politik.

( Gugatan Pemkot Blitar Soal Penanganan SMA/SMK Ditolak MK, Ini Komentar Menteri Pendidikan )

"Kalau ingin sekolahnya gratis ya langsung bantu pembiayaannya, walaupun pengelolaannya ada di pemprov tapi pemkot tetap bisa membantu," ujar Muzakki saat ditemui TribunJatim.com di Kantor PWNU Jatim, Jalan Gayungsari, Surabaya, Selasa (24/7/2017).

Dari yang Muzakki lihat, Pemkot Blitar dan Surabaya ingin meraih hati para siswa SMA yang notabenenya adalah pemilih pula dalam Pemilu.

"Ini soal pasar politik untuk menyambut Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, pelajar SMA itu konstiten pemilih pemula," tambahnya.

Muzakki sangat menyayangkan hal tersebut.

Ia mengungkapkan padahal jika pemkot benar benar ingin membantu, hal tersebut bisa dirundingkan tanpa harus memindahkan pengelolaan SMA.

"Tapi ya itu tadi. Kalau sekolah saya gratiskan, apa sih dampaknya untuk partai saya," tutur guru besar UIN Sunan Ampel, Surabaya ini.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Agustina Widyastuti
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved