Pilgub Jatim 2018

Injury Time, NPHD Pilkada Jatim Belum Ditandatangani

Sampai Kamis (27/7/2017), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Jatim 2018 ternyata belum ditandatangani. Kenapa ya?

Injury Time, NPHD Pilkada Jatim Belum Ditandatangani
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPUD Provinsi Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sampai Kamis (27/7/2017), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Jatim 2018 ternyata belum ditandatangani.

Padahal menurut Surat Edaran Nomor 273 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi batasan paling lambat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menyelenggarakan Pilkada untuk menandatangani NPHD pada akhir Juli 2017.

Jika NPHD belum ditandatangani, maka KPUD Jatim tidak bisa melaksanakan tahapan Pilkada serentak tahun 2018 selanjutnya karena tidak memiliki dana operasional.

(Wow, Ternyata Pilgub Jawa Timur 2018 Bakal Habiskan Dana Segini)

(Prabowo dan SBY Adakan Pertemuan Tertutup di Cikeas, Ini 7 Fakta di Baliknya, No 2 Hal yang Dibahas)

"Sekarang proses penyamaan persepsi NPHD antara Pemprov Jatim dengan KPUD Jatim," ujar Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPUD Provinsi Jatim, Gogot Cahyo Baskoro.

Menurut Gogot, ada beberapa item yang belum sejalan antara draft yang dibuat oleh KPUD Jatim dengan draft dari Pemprov Jatim.

"Dari KPU pusat, seharusnya yang menandatangani NPHD adalah Gubernur, tapi Pemprov menginginkan yang menandatangani cukup Kabiro Pemerintahan," tambah Gogot.

Halaman
12
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Alga Wibisono
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved