Tiga Kali Digugat Pra Peradilan, Begini Cara Polres Bangkalan Memenangkannya

Merasa tidak puas kinerja polisi tekait penetapan tersangka oleh penyidik kerap memicu gugatan pra peradilan. Perang bukti dan adu bukti terjadi.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Mujib Anwar
SURYA/AHMAD FAISOL
Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Anton Widodo (berdiri) selalu melakukan gelar perkara berskala kecil di ruang kerjanya sebelum gelar perkara bersama para petinggi polres. 

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Hingga Agustus 2017, Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Bangkalan telah menghadapi tiga sidang pra peradilan.

Materi gugatan dari ketiga pemohon hampir sama, merasa tidak puas kinerja polisi. Penetapan tersangka oleh penyidik dinilai tidak didukung oleh dua alat bukti.

Masyarakat Bangkalan yang tersandung kasus hukum akhir-akhir ini menggunakan hak perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Responsif konstitusional ini dilakukan atas perluasan hukum pra peradilan Nomor 21/puu-XII/2014 yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 April 2015.

(Pesta Miras di Malam Takbiran, 1 Tewas, 1 Kritis, 9 Orang Nyungsep di IGD)

Sebelumnya, obyek pra peradilan seperti dalam Pasal 77 huruf a KUHAP hanya tentang pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Namun kini, putusan MK itu menambahkannya dengan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Sehingga dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik harus mempunyai alat-alat bukti sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Perluasan hukum pra peradilan inilah yang dijadikan landasan hukum oleh tiga pemohon pra peradilan untuk menguji kembali kinerja Satreskrim Polres Bangkalan, sebagai termohon, atas penetapan tersangka.

(Delapan Bulan JT Mangkrak dan Kendaraan Dibiarkan Liar, Jalan Nasional Makin Rusak Parah)

Pemohon pertama yakni Kepala Desa Perreng Kecamatan Burneh Ahmad Fauzi pada 21 Marer 2017 dengan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.BKL. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap seorang warganya, Abdul Manan.

Pemohon kedua yakni H Hafi pada 12 Juni 2017 dengan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN.BKL. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Halifi dan Muhliyah, warga Kecamatan Sepulu.

Pemohon ketiga yakni Siswoko Raharjo pada 1 Agustus 2017 dengan Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN.BKL. Pria asal Jl Kapten Syafiri, Kelurahan Pejagan itu ditetapkan tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan.

Tiga sidang pra peradilan itu tentu saja membuat para penyidik Satreskrim Polres Bangkalan khawatir.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved