Empat Persen Lahan Tol Paspro Seksi 1 Belum Dibebaskan, Ini Langkah Yang Dilakukan

Untuk pembebasannya dibutuhkan proses karena harus sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada.

SURYA/GALIH LINTARTIKA
Tim Labfor Mabes Polri saat memeriksa lokasi jatuhnya girder di proyek Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro), di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Senin (30/10/2017) siang. 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN- Pembangunan seksi 1 Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Pasuruan - Probolinggo (Paspro) masih berjalan meski sempat ada insiden kecelakaan kerja girder jatuh beberapa waktu lalu.

Bahkan, berdasarkan data yang didapatkan Surya, saat ini, pembebasan lahan, di seksi 1 ini sudah mencapai 96 persen. Empat persen sisanya belum bisa dibebaskan karena merupakan Tanah Kas Desa (TKD).

Untuk pembebasannya dibutuhkan proses karena harus sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada.

Sedangkan untuk kontruksi bangunan, hingga saat ini progresnya sudah mencapai 45 persen. Targetnya, tahun 2018 mendatang, semua kontruksi bangunan sudah selesai.

Sehingga lebaran tahun 2018 sudah bisa digunakan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Paspro Agus Minarno mengatakan, saat ini seksi 1 dalam pengerjaan. Untuk empat persen lahan yang belum dibebaskan akan segera dilakukan percepatan pembebasan.

"Itu kan lahan plat merah. Nah, kami sudah minta bantuan Pemkab Pasuruan untuk memberikan bantuan dalam proses pembebasan lahan ini," jelasnya.

Baca: Tiga Menteri Bakal Hadiri Banyuwangi Ethno Carnival 2017

Sejauh ini, Agus mengaku sudah koordinasi dengan Pemkab Pasuruan. Kata dia, pemkab pasuruan sudah memproses persoalan tanah TKD tersebut.

"Tunggu hasilnya saja. Targetnya sampai akhir tahun besok. Intinya, awal tahun empat TKD ini sudah bisa dibebaskan dan mulai dikerjakan," tambahnya.


Terpisah, Asisten II HM Soeharto menjelaskan, sebenarnya , empat bidang TKD itu tidak ada kendala. Sudah dibebaskan, bahkan sudah ada surat rekomendasi dari Bupati. Namun, surat persetujuan dari Gubernur belum turun.

"Belum turun itu karena memang regulasinya pengganti TKD itu harus tanah di satu desa. Nah ini kan tanah di satu desa itu sudah tidak ada, jadi dipindahkan ke desa lain. Namun desanya berdekatan. Kami juga kirimkan kajian. Nah mudah-mudahan segera turun surat rekomendasi," pungkas dia. (Surya/Galih Lintartika)

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved