Bupati Nganjuk Kena OTT

Sidang Dugaan Suap Bupati Nganjuk Nonaktif, Ada Istilah Uang Syukuran untuk Bisa Duduki Jabatan

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman, kembali duduk di kursi panas pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk nonaktif, saat menjalani sidang di Ruang Candra, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surabaya, pada Jumat (16/3/2018) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Samsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman, kembali duduk di kursi panas pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, kali ini, ia menjalani sidang dalam agenda pemberitaan saksi, pada Jumat, (16/3/2018).

Saksi yang dihadirkan antara lain: Harjanto, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Wisnu Anang Prabowo, Kabid Dinas Lingkungan Hidup; Arif Andrianto, rekanan CV Bintang Jaya; Agus Plt Sekda Kabupaten Nganjuk; dan Sumadi, Kasi Dinas Lingkungan Hidup.

Agus mengungkapkan, proses lelang jabatan untuk jabatan tertentu terlebih dahulu melalui proses assessment oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk dan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat).

Agus yang juga menjabat sebagai Kepala Baperjakat lalu mengusulkan nama-nama calon pejabat yang lulus assessment kepada Bupati Taufiq.

“Bahkan ada nama-nama yang tidak ikut lelang jabatan tetapi tiba-tiba menduduki jabatan, seperti Pak Ibnu Hajar,” ungkapnya kepada majelis hakim.

Selain itu, dia juga mengenal uang syukuran sebagai istilah uang suap untuk bupati agar pegawai bisa menduduki jabatan.

Untuk jabatan Kasi berkisar Rp 20-30 juta sedangkan untuk Kadis berkisar Rp 50-100 juta. Wisnu yang menjabat sebagai Kabid di DLH membenarkan perihal uang syukuran tersebut.

Kuasa hukum Taufiq, Soesilo Aribowo menyebutkan, kliennya tidak pernah meminta uang sebagai syarat promosi jabatan.

“Apa berhenti di ajudan atau orang-orang yang katanya dekat dengan Pak Bupati?, Yang jelas klien kami tidak pernah meminta dan menerima," tegas kuasa hukum Taufiq.

Dalam kesaksiannya Agus mengatakan, penunjukan pejabat struktural Pemkab Nganjuk sering mengabaikan usulan Baperjakat, menurut dia itu hak bupati.

Namun, menurut Taufiq, dirinya tidak pernah menerima uang dari anak buahnya, yang diangkat menjadi kepala dinas atau kepala seksi.

JPU, Ni Nengah Guna Saraswati mengatakan bahwa itu hak terdakwa.

Namun yang jelas tuntutan JPU sudah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Kini berkas kasus ini sudah P-21.

"Tuntutan kami sudah sesuai dengan pembuktian," katanya.

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Edwin Fajerial
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved