APMS Diduga Main Mata dengan Pengepul, Harga BBM di Kepulauan Sumenep Tak Terkendali

Masyarakat di Kepulauan Sumenep tercekik dengan melambungnya harga BBM. Tudingan miringpun bermunculan.

Penulis: Khairul Amin | Editor: Mujib Anwar
surya/Fatkhul Alami
Ilustrasi mobil pengangkut BBM. 

TRIBUNJATIM.COM, SUMENEP – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep, Pulau Madura melambung dan tak terkendali.

Melambungnya harga ini diduga akibat permainan dua Agen Penyuplai Minyak dan Solar (APMS), yakni CV Duta Sapeken Energi milik Hj Nuraini dan CV Sumber Alam Makmur milik H Ardi.

Meskipun dua APMS tersebut diduga melakukan pelanggaran, pihak Pertamina dan kepolisian setempat belum melakukan tindakan.

Akibatnya, dua APMS tersebut diduga meraup banyak keuntungan dari perbuatannya.

Salah satu tokoh di Sapeken yang namanya tidak mau di sebutkan menuturkan, dua pengelola APMS tersebut dinilai sudah tidak mengikuti aturan yang menjadi ketetapan Pertamina.

“Mereka menjual solar diatas harga standart nasional, biasanya setiap liternya Rp 5,150, namun mereka jual Rp 5,500,” ungkapnya, Jumat (23/3/2018).

Menurutnya, adanya APMS seharus bisa mempermudah masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi.

“Kenyataannya, harga BBM malah lebih mahal, harganya jauh diatas harga nasional,” terangnya.

Tidak hanya itu, dia juga menuding dua perusahaan tersebut, diduga melakukan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di pulau Sapeken, karena sering melakukan transaksi BBM dengan para pengecer di dermaga Sapeken.

“Seharusnya, berdasarkan aturan dari Pertamina, dari Tangker langsung masuk tangki APMS, hal itu untuk mengantisipasi penyimpangan, tapi ini berbeda,” sergahnya.

Sementara itu, H Ardi sebagai Pimpinan sekaligus pemilik APMS dari CV Sumber Alam Makmur saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa harga jual 5.750/liter itu merupakan harga jual pengecer.

“Benar memang ada yang menjual 5.750/liter, namun harga itu dari pengecer ke pembeli, bukan harga dari APMS,” terangnya.

Sementara, saat disinggung tentang proses penjualan secara langsung pada drum tanpa melalui tangki APMS, dia juga mengakui, namun menurutnya hal tersebut sudah mendapat persetujuan.

“Memang benar terjadi, namun layanan tersebut kami lakukan juga atas persetujuan dari pihak kecamatan,” tutur Ardi.

Belum lagi, tambahnya, kapasitas tangki APMS yang dimilikinya sangat terbatas.

“Selebihnya langsung kami salurkan pada pelanggan, tapi hanya untuk yang memiliki rekom,” tegasnya. (Surya/Khairul Amin)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved