Hampir Seluruh Fraksi Pertanyakan Kemiskinan, Wabup: Itu Mungkin Copy Paste, Catatannya Sama

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein menanggapi pandangan umum fraksi yang secara keseluruhan menanyakan angka kemiskinan

Hampir Seluruh Fraksi Pertanyakan Kemiskinan, Wabup: Itu Mungkin Copy Paste, Catatannya Sama
M Sudarsono/Surya
Paripurna Laporan Banggar dan pendapat umum fraksi-fraksi tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2017 

TRIBUNJATIM.COM,TUBAN - Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein menanggapi pandangan umum fraksi yang secara keseluruhan menanyakan angka kemiskinan dan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), pada paripurna Laporan Banggar dan pendapat umum fraksi-fraksi tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2017, Sabtu (2/6/2018).

Noor Nahar mengakui, jika banyak fraksi yang bertanya demikian, namun dia merasa ada yang aneh.

Sebab, pertanyaan yang dilontarkan keenam fraksi tersebut dirasa sama semua.

"Ya tidak tahu kenapa bisa sampai kompak tanya begitu, mungkin copy paste," kata Noor Nahar kepada wartawan usai paipurna.

Dia menyatakan, menerima kritik atau masukan dari para wakil rakyat tersebut. Diantaranya kritik mengenai angka kemiskinan maupun anggaran bagi pembangunan RTLH.

Baca: Berteduh, Sejoli Dituduh Berbuat Mesum, Ceweknya Diancam Diperkosa hingga Diminta Lakukan Hal Ini

Namun, menurut politisi PKB itu angka kemiskinan di Tuban sudah mulai berangsur membaik, meski secara perangkat belum ada perubahan, yakni masih di posisi kelima Kabupaten/Kota termiskin di Jatim.

"Angka kemiskinan sudah berkurang 0 koma sekian persen, kendati tidak siginifikan," bebernya.

Disinggung mengenai anggaran RTLH yang disorot wakil rakyat, Noor Nahar menjelaskan, jika program Pemkab amatlah banyak, jika dewan meminta prioritas untuk RTLH maka bagaimana dengan program lain. Seperti dengan keberadaan jalan rusak.

Saat ini saja, jumlah RTLH sudah mencapai sekira 80 ribu rumah. Maka sudah pasti tidak bisa maksimal, namun tentu akan ada skala prioritas mana yang rumah yang harus didahulukan untuk dipernaiki.

Baca: Minus PKB, Fraksi di DPRD Tuban Kompak Pertanyakan Penanganan Kemiskinan dan RTLH

"Ya kita terima saja itu masukan atau kritik dari fraksi-fraksi, kita jawab secara resmi pada Paripurna mendatang" tutupnya.

Sementara itu, jubir fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tuban, Abu Cholifah menilai, Pemkab tidak serius dalam menangani angka kemisikinan, buktinya sampai sekrang masih menduduki peringkat lima.

Disi lain, jika anggaran RTLH sangatlah minim, karena satu rumah hanya mendapat dana sekira Rp 15 juta. Dengan dana tersebut, fakta di lapangan sering kali masyarakat yang harus membantu perbaikan rumah warga yang tidak layak itu.

"Angka kemiskinan masih tinggi dan anggaran RTLH minim itu fakta, makanya hampir seluruh fraksi menanyakan itu, kecuali PKB," pungkas pria yang juga sebagai Sekretaris DPC PDI-P Tuban.

Diketahui, keenam fraksi yang bertanya terkait kemiskinan dan RTLH diantaranya Fraksi Gerindra, Nasdem nurani rakyat, Golkar sejahtera, Pdi Perjuangan, Demokrat, dan Fraksi Amanat Pembangunan, kecuali fraksi PKB.(nok)

Penulis: M Sudarsono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved