Pilkada Serentak 2018

Bawaslu Jatim Tidak Akan Pilih-pilih untuk Menindak Pelanggaran yang Terjadi di Pilkada 2018

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Jatim, Aang Kunaefi mengungkapkan terjadi banyak pelanggaran.

Bawaslu Jatim Tidak Akan Pilih-pilih untuk Menindak Pelanggaran yang Terjadi di Pilkada 2018
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jatim, Aang Kunaefi saat ditemui TribunJatim.com, pada Kamis (22/2/2018) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Jatim, Aang Kunaefi mengungkapkan terjadi banyak pelanggaran yang ditemukan saat Pilkada 2018 yang dilakukan 27/6/2018 baik Pilbub/Pilwali maupun Pilgub.

Beberapa pelanggaran yang ditemukan antara lain pemilih yang menggunakan hak pilihnya beberapa kali, money politics, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang diakibatkan ketidakhati-hatian KPPS dan kekurangtahuan mengenai proses pungut dan hitung suara.

Bahkan di Kecamatan Geger, Bangkalan, ada surat suara yang sudah dicoblosi lebih dulu sebelum pemilih menggunakan hak coblosnya, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Dibanding Pilgub, Bawaslu Jatim Temui Banyak Pelanggaran di Pilbup & Pilwali di Sejumlah Daerah ini )

"Setiap laporan akan diperhatikan betul baik dari tim kampanye maupun masyarakat umum, tidak membeda-bedakan karena kewajiban kami adalah menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk," kata Aang, Kamis (28/6/2018).

Namun, Aang menambahkan laporan tersebut harus memenuhi unsur formil dan materil.

"Tapi kalau formilnya tidak terpenuhi tapi materil nya terpenuhi tetap kita tindaklanjuti sebagai temuan, jadi laporan masyarakat kita gunakan sebagai informasi awal dan kalau dapat dilengkapi akan kita tindaklanjuti," lanjutnya.

Jelang Coblosan, Bawaslu Jatim Sebut Beberapa Daerah ini Rawan Kecurangan, Termasuk Politik Uang

Lebih lanjut, Aang juga mencontohkan kasus Pilgub di Sampang dan pamekasan.

"Ada jumlah perolehan suara suatu paslon itu 100 persen, nah itu perlu kita klarifikasi ke semua petugas KPPS, apakah murni pilihan pemilih atau ada manipulasi sehingga perlu adanya proses pemilihan ulang," ucapnya.

Selain menindaklanjuti pelaporan dan temuan, Aang juga mengatakan bahwa Bawaslu Jatim saat ini sedang fokus untuk memastikan bahwa kotak suara yang sudah tersegel benar-benar tidak dibuka-buka lagi dan upaya manipulasi.

Bisa Ikut Pilkada 2018, Bawaslu Jatim: Pengungsi Syiah Sampang di Jemundo Harus Difasilitasi )

"Tapi pada prinsipnya KPU sudah berupaya men scan C1 dari setiap TPS yang ada untuk segera dipublikasikan di laman KPU sehingga masyarakat dapat secepatnya mengetahui hasil penghitungan suara di setiap TPS," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Edwin Fajerial
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved